Pemerintah Pusat Kucurkan Dana Rp 17.86 Triliun Untuk Maluku Utara di 2024

PUBLIKA-Sofifi, Provinsi Maluku Utara mendapat alokasi anggaran sebesar Rp17,86 triliun atau naik 5,87 persen dari alokasi anggaran tahun 2023.

Jumlah tersebut terdiri dari alokasi untuk belanja Kementerian Negara/Lembaga(K/L) sebesar Rp5,36 triliun yang tersebar pada 40 lembaga dan Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp12,50 triliun untuk 11 Pemerintah Prov/Kab/Kota.

Terdiri Provinsi Malut dengan nilai Rp 2,46 T mengalami peningkatan sebesar 4,50 persen, Kota Ternate, Rp840,28 M turun 0,34 persen, Kota Tidore Kepulauan Rp 923,97 M turun 41 persen.

Kabupaten Halmahera Barat Rp 967,13 M bertambah 24,14 persen. Pulau Morotai Rp 688,35 M berkurang 4,87 persen, Halmahera Utara Rp 933,46 M bertambah 9,08 persen, Halmahera Timur Rp 1,29 Triliun bermbah 39,12 persen, Halmahera Tengah Rp 1,29 T berkurang 5,46 persen.

Halmahera Selatan Rp 1,62 T bertambah 1,22 persen. Kepulauan Sula Rp 820,94 M berkurang 1,76 persen dan Kabupaten Taliabu Rp 661,45 M bertambah 4,27 persen.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2024 diserahkan langsung Gubernur Provinsi Maluku Utara Kh. Abdul Gani Kasuba, didampingi oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Maluku Utara Tunas Agung Jiwa Brata, secara digital kepada para Bupati/Walikota dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja (Satker) lingkup Provinsi Maluku Utara di Ballroom Royal’s Resto Ternate, Kamis (14/12/23).

BACA JUGA:KPK Soroti Titipan Pokir Anggota DPRD Rp 400 Miliar di APBD Malut

Gubernur Maluku Utara Kh. Abdul Gani Kasuba Lc melalui sambutannya menyampaikan, Kondisi perekonomian global saat ini masih penuh ketidakpastian, baik akibat geopolitik yang memanas, tantangan perubahan iklim, dan dampak kenaikan suku bunga tinggi dari negara maju.

Namun demikian, kata AGK, pertumbuhan perekonomian di Indonesia tetap terjaga sekitar 5% yang didukung oleh permintaan konsumsi maupun Investasi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil dapat menjadi modal yang baik untuk pelaksanaan APBN tahun 2024.

BACA JUGA:Anggaran Maluku Utara Rp 500 Miliar Tersendat  di Pusat

Lanjut AGK, APBN harus menjadi instrumen mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu menghilangkan kemiskinan ekstrem mendekati 0 persen dan penurunan stunting menjadi 14% pada tahun 2024.

“Ada Lima prioritas APBN tahun 2024 yaitu Perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia dengan menghapus kemiskinan ekstrem, menurunkan stunting, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan,” Ungkap AGK.

Selain itu, pengelolaan dana transfer  dan APBD 2024 untuk perbaikan layanan publik untuk meningkatkan kinerja pembangunan daerah, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum.

BACA JUGA:Gubernur Beberkan Kondisi Keuangan Pemprov Maluku Utara Terkini 

Olehnya itu, Tahun 2024 merupakan tahun terakhir Pemerintahan periode 2019-2024, sehingga gubernur kemudian berpesan untuk mengoptimalkan anggaran dalam rangka menuntaskan berbagai agenda pembangunan yang sudah direncanakan sehingga tongkat estafet yang kita berikan dapat menjadi modal terbaik bagi Pemerintahan yang akan datang untuk melanjutkan pembangunan.

“Marilah kita bekerja keras, bersinergi, dan bahu-membahu dalam mengelola APBN secara makin baik agar APBN dapat digunakan secara opti” Pintah AGK.(red)