Gubernur Beberkan Kondisi Keuangan Pemprov Maluku Utara Terkini 

PUBLIKA-Sofifi, Kondisi keuangan daerah Provinsi Maluku Utara diakhir tahun 2023 memprihatinkan, akibatnya sejumlah kegiatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) belum bisa dibayar dan potensi utang.

Menanggapi setuasi tersebut, Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba mengatakan, memang benar realisasi anggaran sangat terkendala sejauh ini, karena uang di kas daerah belum ada.

“Uang itu datang dari Jakarta  hanya sedikit-sedikit saja yang masuk ke Pemprov,” ucap Gubernur, Selasa (12/12/2023).

BACA JUGA:Potensi Utang Pemprov Maluku Utara Tembus Rp 1 Triliun

Gubernur AGK berharap disisa waktu ini, Pemerintah pusat secepatnya merealisasikan anggaran kurang bayar hak daerah baik dana bagi hasil (DBH), dana alokasi khusus (DAK) maupun dana alokasi umum (DAU) agar bisa membayar.

“Namun insa Allah mudah-mudahan biar uang itu masuk sedikit-sedikit ke Pemprov, asal jangan terjadi masalah,” sambungnya.

BACA JUGA:Maluku Utara Tuan Rumah Hari Nusantara ke-23, Ini Kata Gubernur AGK

Bahkan kata Gubernur, Pemprov saat ini dengan kurangnya ketersediaan dana, kemudian para pengusaha datang menuntut harus segera lakukan pembayaran. Tetapi kenyataannya uang tidak ada mau buat bagaimana.

“Ini kendala karena dana transfer pusat yang belum masuk juga sebesar Rp 300 miliar, seperti dana bagi hasil dan dana alokasi umum. Setahu saya itu pusat transfer ke Pemprov terakhir kemarin besarnya Rp 50 miliar,” ujarnya.(red)