Gubernur AGK: Anggaran Pilkada Maluku Utara 2024 Jadi Prioritas
PUBLIKA-Sofifi, Meskipun kondisi keuangan daerah Pemprov Malut jadi perhatian lantaran hasil pembahasan APBD perubahan 2023 diusulkan ke Mendagri masih mendapat catatan evaluasi, namun tidak berpengaruh pada anggaran Pilkada.
Pasalnya Gubernur Maluku Utara KH Abdul Gani Kasuba memastikan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang dianggarkan di APBD Perubahan 2023 segera direalisasikan, berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang telah ditandatangani bersama.
“ Anggaran pelaksanaan Pilkada ini sangat penting sehingga dilakukan penandatangan NPHD Mudah- mudahan anggaran tidak terlalu terlambat”,Ucap Gubernur AGK saat dikonfirmasi wartawan baru-baru ini.
BACA JUGA:Fraksi KNBK Dorong 3 Nama Pj Gubernur Maluku Utara, Ada Nama Sekjen Bawaslu
Gubernur mengakui meski terjadi defisit keuangan di Pemprov namun karena anggaran ini sangat penting sekali sehingga kita tuntaskan sebelum waktunya.
”anggaran Pilkada ini wajib, sehingga dengan kondisi APBD perubahan yang masih dievakuasi oleh Kemendagri, tidak mempengaruhinya,”ujarnya.
Abdul Gani keinginannya agar pelaksanaan pilkada di Malut pada 2024 mendatang dapat berjalan secara kondusif.
BACA JUGA:Gubernur AGK Berupaya Jokowi Letakan Batu Pertama Bandara Loleo
“Saya berharap pilkada di Malut bisa berlangsung secara aman dan damai”,Ucapnya.
Sekedar diketahui anggarankan dana Pilkada 185 miliar lebih, dengan rincian Rp 71 miliar lebih sering ke kabupaten/kota, sementara KPU Provinsi Rp 74 miliar lebih sedangkan Bawaslu Provinsi Rp 39 miliar lebih, yang bakal dianggarkan melalui APBD Perubahan 2023 dan APBD 2024.
Di APBD Perubahan 2023 baru dianggarkan 40 persen atau Rp 74.258 miliar lebih terdiri KPU Provinsi Rp 58.354 miliar lebih sementara Bawaslu Provinsi Rp 19.903 miliar.(red)