6 Rekomendasi DPRD Halut ke Bupati atas LKPJ Tahun 2023

 PUBLIKA-Halut,   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Utara (Halut) memberikan catatan dan rekomendasi pada Bupati atas  Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala Daerah Tahun 2023.

Rekomendasi tersebut disampaikan melalui rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Janlis Gehenua Kitong didampingi Wakil ketua dan dihadiri langsung Bupati Halut Frans Manery dan disaksikan anggota DPRD Halut, serta Forkopimda dan pimpinan SKPD Pemda Halut,Jumat (3/5).

Ketua DPRD Halut Janlis G. Kitong dalam penyampaiannya,  LKPJ tahun 2023 disampaikan oleh Bupati pada Maret lalu, telah ditindaklanjuti  dengan melakukan pembahasan.

“Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, DPRD telah merumuskan 6 point catatan dan rekomendasi yang dituangkan dalam keputusan DPRD, agar menjadi perhatian Bupati Halut,”katanya.

BACA JUGA:Banmus Tunda Pelantikan PAW Dua Anggota DPRD Halmahera Utara

Menurutnya catatan dan rekomendasi diberikan kepada Bupati ini, untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan.

rekomendasi DPRD, meminta kepada Pemda untuk memastikan pelaksanaan pungutan terhadap pajak, yang menjadi kewenangan daerah, sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 2022 dan peraturan Pemerintah nomor 35 Tahun 2023.

Meminta kepada Pemda untuk mengoptimalkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah, serta mengoptimalkan perencanaan dan teknis pengelolaan pada dinas penghasil PAD.

Rekomendasi ini janganlah dipandang sebagai upaya untuk mencari kesalahan ataupun kelemahan, tetapi perlu dipandang sebagai hal positif untuk kemajuan daerah ini.

” DPRD berharap, catatan dan rekomendasi yang akan disampaikan dalam forum paripurna hari ini, dapat menjadi perhatian bagi Pemda, sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dapat berjalan dengan baik,”Harapnya.

BACA JUGA:Polres Halut Tangkap Pelaku Pengedar Narkoba, Pakai Modus Bungkusan Permen

Sebelum mengakhiri rapat paripurna politisi Partai Demokrat mengatakan momentum hari buruh Internasional, meminta pada Bupati agar memerhatikan persoalan pekerja buruh di Halmahera Utara, salah satunya rencana kebijakan  PT NHM  merumahkan karyawannya.

gaji para guru, tenaga kesehatan dan para karyawan PDAM, gaji para buruh TKBM, serta upah karyawan Alfamidi dan Indomaret diduga belum standar UMK Halmahera. serta masalah keselamatan para pekerja agar jadi perhatian.

“Hal ini perlu menjadi perhatian kita semua terutama bagi OPD yang membidangi urusan ketenagakerjaan, agar dievaluasi supaya lebih fokus dengan persoalan tersebut,”desaknya.

(Al/red)