Misi Besar Gubernur Sherly: Mengakhiri Derita Jalan Oba–Halmahera Selatan

PUBLIKA-Sofifi, Debu beterbangan di setiap tikungan. Lubang menganga memaksa kendaraan melambat, sementara tanjakan curam di kawasan Gunung Mangga menjadi ujian bagi siapa pun yang melintas. Selama bertahun-tahun, inilah kenyataan yang dihadapi ribuan warga di jalur penghubung Kecamatan Oba dan Oba Selatan, Kota Tidore Kepulauan, dengan Kabupaten Halmahera Selatan.

Senin (27/7/2026), kondisi itu tidak lagi hanya menjadi laporan di atas meja. Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, memilih melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bersama Plt. Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar, dan Inspektur Agus Riyanto, ia menyusuri sekitar 100 kilometer ruas Payahe–Dahepodo hingga Saketa–Dahepodo untuk memastikan langsung kondisi jalan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.

Perjalanan itu memperlihatkan wajah infrastruktur yang masih jauh dari harapan. Aspal yang terkelupas, lubang di berbagai titik, hingga tanjakan ekstrem di Gunung Mangga menjadi hambatan nyata bagi aktivitas warga. Saat musim hujan tiba, jalur tersebut bahkan berubah menjadi lintasan yang rawan kecelakaan dan sulit dilalui.

Namun, kunjungan itu bukan sekadar inspeksi. Bagi Pemerintah Provinsi Maluku Utara, perjalanan tersebut menjadi titik awal percepatan penyelesaian salah satu ruas jalan strategis yang menghubungkan wilayah pesisir Tidore dengan Halmahera Selatan.

Sebelum meninjau jalan, Sherly lebih dulu memeriksa pembangunan Jembatan Ake Bastiong di ruas Payahe–Dahepodo. Jembatan senilai Rp5,3 miliar yang dikerjakan CV Hendana Karyatama itu diawali dengan pembangunan jembatan darurat agar mobilitas masyarakat tetap berjalan selama proses konstruksi.

Peninjauan kemudian dilanjutkan ke pembangunan Jembatan Yef yang dikerjakan CV Pilar Nusantara Prima dengan nilai kontrak Rp3,9 miliar. Kedua proyek tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas di wilayah yang selama ini kerap terisolasi akibat keterbatasan infrastruktur.

Di tengah perjalanan, Sherly mengaku prihatin melihat kondisi jalan yang masih rusak berat. Dari sekitar 100 kilometer ruas yang ditinjau, hampir separuhnya atau sekitar 50 kilometer mengalami kerusakan serius. Sebanyak 30 kilometer berada di ruas Payahe–Dahepodo, sedangkan sekitar 20 kilometer lainnya berada di ruas Saketa–Dahepodo.

Meski demikian, pemerintah memastikan penanganan telah disusun secara bertahap. Tahun ini, 10 kilometer ruas Payahe–Dahepodo akan diperbaiki, sedangkan 20 kilometer sisanya ditargetkan selesai pada 2027 melalui pekerjaan lapis aspal penetrasi (lapen). Untuk ruas Saketa–Dahepodo, delapan kilometer dikerjakan pada 2026 dan sisanya sekitar 12 kilometer akan dituntaskan tahun depan.

“Kalau sesuai rencana, sampai tahun 2027 kita tuntaskan sekitar 50 kilometer jalan rusak di ruas ini,” tegas Sherly.

Tak hanya jalan, pembangunan jembatan juga menjadi prioritas. Dari tujuh jembatan yang direncanakan, satu jembatan, yakni Kali Lamaito, telah selesai pada 2025. Enam jembatan lainnya kini dalam tahap pembangunan sepanjang 2026.

Dalam peninjauan itu, Sherly juga menemukan ruas jalan yang masih berupa lapisan pondasi agregat (LPA), sisa proyek lama yang dibiayai melalui pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) namun belum pernah dituntaskan. Kini, setelah proses pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selesai, pemerintah memastikan pekerjaan tersebut akan kembali dilanjutkan.

Perhatian juga diberikan pada kawasan Gunung Mangga. Selain memperbaiki badan jalan, pemerintah akan menata ulang tanjakan ekstrem dengan menurunkan elevasi agar kendaraan dapat melintas lebih aman dan nyaman.

Kehadiran gubernur disambut antusias warga. Di Desa Wama, masyarakat mengaku bersyukur karena kini telah memiliki jembatan permanen. Sebelumnya, mereka hanya mengandalkan batang pohon kelapa sebagai jembatan darurat untuk menyeberangi sungai.

“Terima kasih Ibu Gubernur. Jembatan ini sudah bagus dan bisa dilalui. Tinggal jalannya saja, terutama di Gunung Mangga, semoga segera selesai,” ungkap seorang warga.

Bagi masyarakat, jalan bukan sekadar hamparan aspal. Jalan adalah akses menuju sekolah, puskesmas, pasar, hingga jalur distribusi hasil pertanian dan perikanan. Ketika jalan rusak, roda ekonomi ikut tersendat dan pelayanan dasar menjadi semakin sulit dijangkau.

Plt. Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar, menegaskan pemerintah telah menyusun tahapan penyelesaian secara menyeluruh.

“Prinsipnya kami sudah menyiapkan skema penyelesaian jalan dan jembatan, termasuk ruas Payahe–Dahepodo dan Saketa–Dahepodo. Target seluruh penanganan prioritas selesai pada 2027,” ujarnya.

Bagi Sherly, perjalanan menyusuri jalan rusak itu bukan sekadar agenda kerja. Itu adalah penegasan bahwa pembangunan harus dimulai dari kebutuhan paling mendasar masyarakat. Sebab, ketika jalan kembali layak dilalui, yang sesungguhnya sedang dibangun bukan hanya infrastruktur, melainkan harapan dan masa depan warga Maluku Utara.(red)