Wagub Sarbin Sidak SPBU Sofifi, Pastikan Pasokan BBM Subsidi Aman

PUBLIKA-Sofifi, Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Sofifi, Senin (19/10/2026). Sidak ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan biosolar bagi masyarakat.

Langkah tersebut menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyusul keluhan para sopir terkait dinamika pasokan biosolar yang berdampak pada aktivitas transportasi dan distribusi barang di wilayah Halmahera.

Dalam peninjauan itu, Sarbin didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara serta jajaran terkait. Pemerintah ingin memastikan pelayanan di SPBU berjalan sesuai ketentuan, sehingga masyarakat, khususnya sopir angkutan barang dan penumpang, dapat memperoleh BBM dengan aman dan lancar.

Sarbin menegaskan, pemerintah daerah perlu memantau langsung kondisi di lapangan untuk memastikan tidak ada kendala dalam pemenuhan kebutuhan BBM masyarakat.

“Pemerintah daerah ingin memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik. Kami berharap pihak SPBU senantiasa memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan,” tegas Sarbin.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Maluku Utara, M. Ronny Saleh, memastikan pasokan Pertalite dan biosolar ke SPBU yang diperiksa masih berjalan lancar.

Menurut Ronny, Pemprov Malut telah menyurati Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk meminta tambahan kuota BBM bersubsidi. Dari pengajuan tersebut, pemerintah memperoleh kuota sebesar 180 kiloliter, tetapi yang baru teralokasi mencapai 80 kiloliter.

“Pemprov telah bersurat ke BPH Migas dan mendapatkan kuota 180 kiloliter. Saat ini, baru teralokasi 80 kiloliter,” ungkap Ronny.

Ia juga menyampaikan, tambahan pasokan Pertalite sebanyak 8 kiloliter dan Pertamax sebanyak 16 kiloliter dijadwalkan masuk pada hari yang sama. Pemerintah berharap suplai tersebut dapat membantu menjaga ketersediaan BBM dan mencegah terjadinya kekosongan stok.

Di balik upaya menjaga pasokan, persoalan penyaluran biosolar bersubsidi juga menjadi perhatian serius. Sebelumnya, para sopir lintas di daratan Halmahera mengeluhkan dugaan permainan dan penyalahgunaan biosolar yang disebut menyebabkan harga melonjak dari harga resmi Rp6.800 menjadi Rp17.000 per liter.

Kondisi tersebut dikeluhkan karena biosolar merupakan salah satu kebutuhan utama bagi kendaraan angkutan yang mendukung mobilitas penumpang serta distribusi barang antardaerah.

Sejumlah sopir yang ditemui di lapangan mengapresiasi langkah pemerintah turun langsung memantau kondisi pasokan BBM. Mereka berharap pengawasan penyaluran diperketat dan kuota BBM bersubsidi ditambah agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

“Kalau perlu, kuota BBM subsidi justru ditambah agar kami masyarakat sama-sama nyaman,” ujar salah seorang sopir.

Keluhan tersebut menjadi pengingat bahwa ketersediaan BBM bukan hanya menyangkut stok di SPBU, tetapi juga kemudahan masyarakat memperoleh bahan bakar sesuai peruntukan dan harga yang telah ditetapkan.

Pemprov Maluku Utara berharap pengawasan bersama Satgas BBM dapat menjaga kelancaran distribusi sekaligus mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung rantai pasok logistik, aktivitas ekonomi, serta konektivitas antarwilayah di Maluku Utara.

Pemerintah juga diharapkan terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar alokasi BBM bersubsidi dapat menjawab kebutuhan masyarakat, terutama para sopir yang menjadi bagian penting dalam pergerakan ekonomi di daratan Halmahera.(red)