Gubernur Sherly Buka Peta Pembangunan Malut 2027 di Paripurna DPRD, Rp4 Triliun Disiapkan

PUBLIKA-Sofifi,  Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai memetakan arah pembangunan tahun 2027 dengan mengusulkan anggaran belanja daerah mencapai Rp4 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, memaparkan rencana tersebut dalam Rapat Paripurna Persidangan Kesatu yang dirangkaikan dengan Peringatan HUT ke-27 Provinsi Maluku Utara, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Malut, Sofifi, Senin (12/10/2026).

Dalam pemaparannya, Sherly menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari angka pertumbuhan ekonomi maupun besarnya anggaran yang dikelola pemerintah. Lebih dari itu, pembangunan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk warga yang tinggal di pulau-pulau terluar.

“Karena itu, mari kita mengukur keberhasilan bukan hanya dari angka-angka yang kita capai, melainkan dari apa yang masyarakat rasakan,” ujar Sherly.

Menurutnya, APBD harus menjadi instrumen untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah daerah diharapkan memberikan dampak terhadap pelayanan publik, akses ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup warga.

Belanja Modal Melonjak 91 Persen

Salah satu poin utama dalam rancangan APBD 2027 adalah peningkatan belanja modal menjadi sekitar Rp1,2 triliun atau naik 91 persen dibandingkan alokasi sebelumnya.

Anggaran tersebut mencakup sekitar 30 persen dari total belanja daerah yang diusulkan sebesar Rp4 triliun.

Pemprov Malut merencanakan penggunaan anggaran itu untuk mempercepat pembangunan jalan dan jembatan, merevitalisasi sekolah, serta memodernisasi fasilitas kesehatan.

Sherly menilai, pembangunan infrastruktur yang saling terhubung akan memberikan dampak berantai terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Konektivitas jalan yang lebih baik diharapkan menekan biaya logistik dan memperlancar distribusi hasil pertanian maupun perikanan.

“Jika jalan dan jembatan saling terkoneksi, biaya logistik bagi petani dan nelayan menjadi lebih murah sehingga nilai tukar petani dan nelayan bisa meningkat,” katanya.

Sebanyak 20 Ruas Jalan Jadi Prioritas

Untuk sektor infrastruktur, Pemprov Malut menetapkan 20 ruas jalan sebagai prioritas penanganan pada 2027.

Ruas-ruas tersebut meliputi jalur Jailolo–Goal–Ibu, Kedi–Galela, serta Malifut–Muali–Lapi–Darume sepanjang 7 km.

Pemerintah daerah juga menargetkan penuntasan pengerjaan jalan keliling Pulau Makian sepanjang 7 km. Dari total 33 km jalan keliling Pulau Makian, sisa pengerjaan mencakup 20 km. Setelah 5 km dikerjakan pada tahun 2026, sisa 15 km sisanya ditargetkan tuntas bertahap pada tahun 2027 dan 2028.

Ruas jalan prioritas lainnya meliputi Guruapin–Madoyama (9 km), Saketa–Dahepodo (5 km), Babang–Yaba (5 km), Babang–Songa (2,4 km), Songa–Wayatim (7,6 km), Laiwui–Jiko Dolong (7 km), Laiwui–Jikotamo–Anggai, Jiko Dolong–Soligi (6 km), Waina–Malbufa (5 km), Malbufa–Waibau (5 km), Dofa–Falabisahaya (4,7 km), Falabisahaya–Auponhia (7 km), Falabisahaya–Wailoba (7 km), jalan Kota Sofifi (5 km), Dahepodo–Payahe (8,7 km), serta penuntasan jalan Trans-Kieraha.

Pemerintah daerah juga menargetkan penyelesaian pembangunan jalan di Pulau Makian secara bertahap. Dari total panjang jalan keliling pulau sekitar 33 kilometer, pemerintah menyiapkan kelanjutan pengerjaan setelah pembangunan pada 2026.

Selain itu, prioritas pembangunan mencakup sejumlah ruas di wilayah Kepulauan Sula, Halmahera Selatan, serta kawasan Sofifi dan sekitarnya, termasuk penuntasan jalan Trans-Kieraha.

Rencana ini menjadi bagian dari upaya memperbaiki konektivitas antarkawasan di Maluku Utara yang memiliki karakteristik geografis kepulauan.

Siapkan Rp250 Miliar untuk Penuntasan DBH

Selain pembangunan fisik, persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk kabupaten dan kota juga masuk dalam agenda anggaran pemerintah provinsi.

Sherly menyampaikan, Pemprov Malut telah menganggarkan Rp300 miliar dalam APBD Perubahan 2026 untuk pembayaran DBH tahun berjalan dan kewajiban sebelumnya.

Sementara itu, dalam rancangan anggaran 2027, pemerintah menyiapkan alokasi Rp250 miliar untuk menuntaskan kewajiban DBH kepada 10 kabupaten/kota.

Langkah tersebut ditujukan untuk memenuhi hak daerah sekaligus mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan di tingkat kabupaten dan kota.

Dari sisi pembiayaan, Sherly menjelaskan bahwa dengan estimasi pendapatan sekitar Rp3,5 triliun dan belanja Rp4 triliun, terdapat defisit sekitar Rp480 miliar. Pemerintah merencanakan penutupan defisit melalui pinjaman sebesar Rp500 miliar yang disebut telah mendapat persetujuan DPRD.

PAD Ditargetkan Rp1,8 Triliun

Untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah, Pemprov Malut memproyeksikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp1,8 triliun pada 2027.

Angka tersebut meningkat dibandingkan proyeksi PAD 2026 sebesar Rp1,6 triliun. Dengan target itu, kontribusi PAD diperkirakan mencapai sekitar 51 persen dari total pendapatan daerah.

Peningkatan PAD diharapkan memperkuat kemandirian fiskal Maluku Utara di tengah tantangan pembiayaan pembangunan dan kebutuhan pelayanan publik yang terus meningkat.

Namun, peningkatan pendapatan daerah tersebut perlu berjalan seiring dengan pengelolaan belanja yang terukur agar program yang direncanakan dapat direalisasikan sesuai sasaran.

Target 5.000 KK Miskin Berkurang

Di sektor kesejahteraan, Pemprov Malut menargetkan penurunan jumlah keluarga miskin sebanyak 5.000 kepala keluarga (KK) pada 2027 melalui berbagai intervensi program terpadu.

Pemerintah juga menetapkan target makro berupa pertumbuhan ekonomi pada kisaran 21–25 persen, penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 3,5 persen, serta pengurangan angka kemiskinan sebesar 3 persen.

Target-target tersebut menjadi bagian dari arah pembangunan yang dipaparkan dalam RAPBD 2027. Pencapaiannya akan bergantung pada pelaksanaan program, ketepatan sasaran anggaran, serta koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Bagi Sherly, ukuran keberhasilan pembangunan pada akhirnya bukan semata-mata besarnya anggaran yang dibelanjakan, melainkan perubahan yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

“Anak-anak yang memiliki masa depan; keluarga yang hidup sehat, sejahtera, dan tenteram; petani dan nelayan dengan nilai tukar yang meningkat; serta masyarakat di pulau-pulau terjauh yang merasa menjadi bagian dari rumah bersama,” tuturnya.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, Sekretaris Daerah Samsuddin A. Kadir, jajaran Forkopimda, Anggota DPD RI Graal Taliawo, pimpinan dan anggota DPRD Malut, serta kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Maluku Utara.(red)