Dihadapan DPR RI, Wagub Suarakan Jerita Nelayan dan Petani Malut Sulit Akses KUR

PUBLIKA-Ternate,  Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, secara terbuka mengungkap berbagai persoalan yang dihadapi nelayan dan petani dalam mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) saat menghadiri Kunjungan Kerja (Kunker) Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI di Bella Hotel, Ternate, Selasa (2/6/2026).

Di hadapan anggota DPR RI dan jajaran perbankan nasional, Sarbin menegaskan bahwa program pembiayaan murah yang seharusnya menjadi solusi bagi masyarakat kecil justru masih sulit dijangkau oleh sebagian besar nelayan dan petani di Maluku Utara.

Menurutnya, karakteristik Maluku Utara sebagai daerah kepulauan menghadirkan tantangan tersendiri. Selain persoalan akses transportasi yang mahal dan memakan waktu, masyarakat juga masih dihadapkan pada berbagai persyaratan administrasi yang dinilai memberatkan untuk memperoleh pinjaman KUR.

“Nelayan dan petani sangat membutuhkan dukungan modal usaha. Pemerintah daerah sudah membantu melalui berbagai program, termasuk bantuan mesin tangkap bagi nelayan. Namun ketika mereka ingin mengembangkan usaha dan membutuhkan modal tambahan untuk pembuatan bodi kapal atau kebutuhan produksi lainnya, akses pembiayaan masih menjadi kendala,” ujar Sarbin.

Ia menyoroti kondisi di mana masyarakat yang hanya membutuhkan pinjaman antara Rp10 juta hingga Rp50 juta tetap harus menghadapi prosedur yang dianggap rumit.

“Kadang masyarakat kecil kesulitan memenuhi syarat administrasi. Akibatnya, banyak yang memilih jalan pintas dengan meminjam di lembaga tidak resmi atau pinjaman online karena prosesnya lebih cepat, meskipun risikonya jauh lebih besar,” tegasnya.

Selain persoalan akses KUR, Sarbin juga mengungkapkan kesulitan pemerintah daerah dalam memperoleh data penerima bantuan modal dari pihak perbankan. Padahal, data tersebut dinilai penting untuk menyinkronkan program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan pemerintah daerah dengan sektor perbankan.

Dalam kesempatan itu, Sarbin turut menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat pesisir kepada DPR RI. Di antaranya terkait kebutuhan tambahan kuota BBM bersubsidi bagi nelayan serta penyesuaian skema Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang selama ini dinilai masih memberatkan pelaku usaha sektor perikanan.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Ketua Tim BAKN DPR RI, Dr. Herman Khaeron, mengakui bahwa penyaluran KUR di Maluku Utara masih belum optimal. Berdasarkan hasil penelaahan, porsi terbesar KUR masih terserap di sektor perdagangan, sementara sektor produktif seperti pertanian dan perikanan belum mendapatkan porsi yang memadai.

“Penyalurannya masih relatif kecil dan progresnya lambat. Ini harus menjadi perhatian bersama agar program pembiayaan murah yang disubsidi pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Herman.

Ia menjelaskan, salah satu hambatan yang kerap muncul adalah regulasi yang dinilai terlalu kaku sehingga membuat perbankan cenderung berhati-hati dalam menyalurkan kredit karena khawatir berpotensi menimbulkan temuan pemeriksaan.

Karena itu, BAKN DPR RI saat ini tengah melakukan uji petik di sejumlah daerah dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna merumuskan rekomendasi perbaikan tata kelola KUR agar lebih fleksibel, tepat sasaran, dan mudah diakses masyarakat.

“UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional. Jika akses modal dipermudah dan bunga tetap rendah, maka peluang usaha rakyat untuk berkembang akan semakin besar,” tandas Herman.

Kunjungan kerja BAKN DPR RI tersebut turut dihadiri sejumlah anggota DPR RI, jajaran PT Bank Negara Indonesia (BNI), Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, pimpinan OPD, serta masyarakat penerima manfaat KUR.

Pertemuan itu menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk menyuarakan langsung berbagai persoalan yang dihadapi nelayan dan petani, sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat kecil di daerah kepulauan.(red)