Peluang Putra Daerah Jadi ASN Terbuka! Gubernur Sherly Luncurkan Program Sekolah Kedinasan

PUBLIKA-Sofifi, Pemerintah Provinsi Maluku Utara bergerak cepat membuka peluang emas bagi generasi muda daerah untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD), program sekolah kedinasan pola pembibitan resmi diluncurkan bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026, Sabtu (2/5), di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Malut.

Program ini merupakan inisiatif strategis Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional sekaligus kembali mengabdi di daerah.

Pelaksana Tugas Kepala BKD Maluku Utara, Zulkifli Bian, menegaskan bahwa program ini bukan sekadar membuka akses pendidikan, tetapi juga menjadi jalan pengabdian nyata bagi putra-putri daerah.

“Ini kesempatan besar. Melalui sekolah kedinasan seperti STAN, STIS, dan STTD, generasi muda Malut bisa berkembang secara kompetitif dan berpeluang langsung menjadi ASN,” ujarnya.

Program ini lahir dari koordinasi intensif antara BKD Malut dengan sejumlah perguruan tinggi kedinasan nasional. Tiga institusi yang telah resmi bekerja sama yakni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), dan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD).

Untuk tahun 2026, Pemprov Malut menyediakan kuota sebanyak 26 orang, dengan rincian 10 kursi untuk STAN, 10 untuk STTD, dan 6 untuk STIS. Skema pembiayaan juga dirancang berbagi, di mana pemerintah daerah menanggung 60 persen biaya pendidikan, sementara peserta menanggung 40 persen sebagai bentuk komitmen hingga lulus.

Seleksi akan dilakukan langsung oleh masing-masing perguruan tinggi, namun Pemprov menetapkan syarat khusus. Calon peserta wajib merupakan putra-putri asli Maluku Utara, berdomisili minimal 10 tahun, serta memiliki orang tua asli daerah.

Zulkifli menegaskan, kebijakan ini bertujuan memastikan manfaat program benar-benar dirasakan oleh generasi lokal.

“Kami ingin memastikan mereka yang berangkat adalah anak-anak daerah yang nantinya kembali dan membangun Maluku Utara,” katanya.

Selain itu, kebijakan ini untuk memenuhi kebutuhan SDM kedepan, pasalnya tahun ini Pemprov Malut tidak mengajukan kuota tes CPNS, pasalnya telah melewati batas jadi total jumlah ASN dan PPPK di Pemprov Malut.

“ Pemprov Malut juga berencana memperluas kerja sama dengan lebih banyak sekolah kedinasan lainnya. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam mencetak ASN profesional yang berakar dari daerah sendiri,”harapnya.

Dengan hadirnya program ini, pintu menuju karier sebagai ASN kini terbuka lebih lebar bagi generasi muda Maluku Utara—sekaligus menjadi harapan baru bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan.(red)