Pj Gubernur Minta Kepala OPD Inventarisir Seluruh Aset Pemprov Maluku Utara

PUBLIKA-Sofifi, Salah satu penyebab laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) tahun 2023 mendapat predikat WDP dari BPK karena masalah aset.

Hal ini menjadi fokus utama Pj Gubernur Malut Samsuddin A Kadir menyelesaikan masalah aset, sehingga memerintahkan pada pimpinan OPD dilingkungan Pemprov Malut agar segera melakukan inventarisasi aset.

Menurutnya, dalam laporan hasil pemeriksaan ini, kita menyadari bahwa masih terdapat beberapa kelemahan dalam sistem pengendalian internal. “Jadi Saya mengajak seluruh jajaran pemerintahan, khususnya para Kepala OPD, untuk bersama-sama meningkatkan sistem pengendalian internal kita,”ujarnya.

BACA JUGA:2 Kali Berturut-Turut LKPD Pemprov Maluku Utara Dapat Opini WDP Dari BPK

Hal ini mencakup penataan administrasi yang lebih tertib, pengawasan yang lebih ketat, serta implementasi standar operasional prosedur yang lebih baik.

“Kita perlu membangun sistem yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat”pintanya.

Selanjutnya, kita harus memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan tindaklanjut atas temuan pemeriksaan. Setiap rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) harus ditindaklanjuti dengan serius.

“Saya meminta kepada seluruh OPD untuk segera menyusun rencana aksi yang konkret dan realistis dalam menindaklanjuti temuan tersebut. Lakukan evaluasi secara berkala dan laporkan perkembangannya kepada saya secara langsung. Ini adalah bagian dari komitmen kita untuk terus memperbaiki diri dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,”kata Samsuddin saat menyampaikan sambutan di paripurna penyerahan LHP BPK pekan kemarin.

BACA JUGA:Aset Pemprov Maluku Utara Rp 7.8 Triliun Jadi Sorotan KPK

Samsuddin mengaku perbaikan dan penataan aset pemerintah adalah salah satu fokus utama kita. “Saya menekankan pentingnya pengelolaan aset yang lebih baik dan terintegrasi. Inventarisasi aset harus dilakukan secara menyeluruh dan berkala,”harapnya.

Mantan Pj Bupati Pulau Morotai itu meminta pada Setiap OPD harus memiliki database aset yang akurat dan up-to-date. “Pengelolaan aset yang baik tidak hanya akan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, tetapi juga mencegah terjadinya penyalahgunaan aset,”pungkasnya.

Melalui kerja keras dan komitmen kita bersama, mantan Sekda Provinsi yakin kita mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan tata kelola pemerintahan di Provinsi Maluku Utara.(red)