APBD Maluku Utara 2024 Masih Dievaluasi Kemendagri

PUBLIKA-Sofifi, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Maluku Utara tahun 2024 saat ini masih evaluasi Kementerian Dalam Negeri, hal ini berdampak pada pencairan dana hiba Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“Jadi dana hibah Pemilu itu akan dicairkan usai APBD tahun ini selesai di evaluasi Mendagri, namun mekanisme pencairan tergantung ketersediaan anggaran jika APBD jalan nanti,” ucap Sekprov Maluku Utara, Samsuddin A.Kadir (16/1/2024).

BACA JUGA:Inspektorat  Ingatkan Pejabat Maluku Utara Lapor LHKPN ke KPK

Samsuddin optimis APBD  selesai dievaluasi pada 20 Februari nanti, sehingga pihaknya akan melanjutkan rapat dengan pihak Banggar DPRD.

“Yang jelas diawal tahun ini belum juga ada proyek jalan, kemudian hutang juga begitu banyak dan tak mungkin diselesaikan dalam jangka waktu satu bulan,” terangnya.

Samsuddin mengaku di APBD 2024, difokuskan pada pembayaran utang tahun 2023 l, juga anggaran dana hiba pilkada.

BACA JUGA:Plt Gubernur Akan Bentuk Pansel Rombak Pejabat Pemprov Maluku Utara

”Pencarian dana hibah Pemilu sesuai mekanisme 40-60 juga belum direncanakan, kita hanya menyesuaikan saja, karena ada banyak utang yang harus juga dibayarkan,” jelasnya.

Ia menambahkan, saat ini Pemprov Malut sangat menunggu adanya dana transfer pusat sehingga segera dilakukan pembayaran, baik dana hibah Pilkada maupun Utang ke pihak ketiga.(red)