Monev dan Inventarisasi Tugas Pembantuan, Kepala Bappeda Harapkan 4 Poin

PUBLIKA-Ternate, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara (Malut) pada Rabu (06/09/2023) menggelar Rapat Monitoring Evaluasi (Monev) dan Inventarisasi Tugas Pembantuan (TP) Kabupaten dan Kota di Provinsi Malut, bertempat di Batik Hotel Ternate. Rapat ini sendiri merupakan kegiatan dekonsentrasi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Kepala Bappeda Provinsi Malut, Dr M Sarmin Adam, dalam sambutannya sebelum membuka rapat tersebut mengatakan, ada empat hal yang diharapkan menjadi keluaran dari kegiatan dimaksud.

“Pertama, teridentifikasinya program, kegiatan, yang dilaksanakan melalui TP secara lebih detail. Kedua, bentuk kegiatan dan rincian pelaksanaan TP pada masing-masing Satker dan realisasinya. Ketiga, output yang akan dihasilkan dari setiap sumberdaya yang diarahkan. Dan keempat, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta solusi yang diambil guna pemecahannya,” tutur Sarmin.

BACA JUGA:Gubernur AGK :Investor Bakal Bangun Jembatan Temadore dan Bandara Loleo

Dikatakannya, rapat ini menjadi penting karena merupakan bahan perencanaan dan evaluasi serta pelaporan.

“Bukan saja laporan pengendalian dan evaluasi, tetapi juga penyelenggaraan pemerintahan bahkan juga menjadi bahan pertanggungjawaban kepala daerah pada masyarakat melalui DPRD,” tegas Sarmin.

Dikatakan, dalam pelaksanaan tugas pembantuan tersebut, Provinsi Malut di tahun 2023 ini, menerima anggaran sebesar 46,27 miliar rupiah yang dialokasikan melalui lima Satker di lingkup provinsi dan masing-masing lima Satker juga di lima kabupaten dan kota.

“Oleh karena itu, Bappeda selaku lembaga yang membantu Gubernur dalam hal koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi, perlu melaksanakan kegiatan monitoring evaluasi dan inventarisasi tugas pembantuan (TP) ini,” jelasnya.

BACA JUGA:Bappeda Ungkap Progres DAK Pembangunan Jalan Provinsi Maluku Utara Tahun 2023

Sarmin dalam sambutannya juga mengungkapkan, dekonsentrasi yang merupakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat pada gubernur, dan di tahun 2023 ini Malut dilimpahkan sebagian urusan pemerintah pusat melalui sebesar kurang lebih 41,2 miliar rupiah.

“Dan Gubernur selaku wakil pemerintah pusat diberi tugas untuk membina, mengawasi dan juga melaporkan seluruh pelaksanaannya di daerah,” pungkasnya.(red)