Deprov Ingatkan Gubernur AGK Bayar Gaji Guru Honor dan Tuntaskan Janji Politik

PUBLIKA-Sofifi, Anggota DPRD Malut kembali mengikatkan Gubernur Maluku Utara KH Abdul Gani Kasuba disisa waktu ini menyelesaikan utang 8 bulan gaji guru honorer daerah, serta tuntaskan janji politik yang termuat dalam visi misi

Anggota DPRD Maluku Utara dari fraksi Nasdem, Ruslan Kubais menegaskan, dihadapan Gubernur dirinya ingin kembali mengingatkan meski hal ini sudah disuarakan berulang-ulang kali oleh institusi DPRD soal gaji guru Honda yang sudah memasuki 8 bulan belum terbayarkan,”teriak dia melalui mikrofon dalam rapat paripurna yang dihadiri langsung Gubernur, Abdul Ghani Kasuba, Rabu (13/9/2023) kemarin di Sofifi

Menurutnya, kita semua ini mengnarasikan hal besar dan perubahan apa yang akan dibicarakan lagi untuk daerah ini, namun mengabaikan masalah pendidikan.

“Kita tak boleh menutupi hal t dengan indikator melakukan pembangunan infrastruktur jalan yang ada di Malut, tetapi pintar mencerdaskan kehidupan bangsa jauh lebih penting dan guru sebagai instrumen yang harus diperhatikan bukan diabaikan,” ujarnya.

Politisi muda Partai Nasdem itu meminta pada gubernur sebelum mengakhiri masa jabatannya, hal tunggakan gaji Guru Honda harus di selesaikan. Karena DPRD sudah tak mampu lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan para guru Honda yang ada.

“Pemprov Maluku Utara sebenarnya belum bayar hak-hak guru Honda ini, apakah pemerintah ini sudah tak ada uang lagi,” sesalnya.

BACA JUGA:Deprov Minta Gubernur AGK Stop Tebar Janji Bangun Temadore

Sementara anggota DPRD lainnya dari Fraksi PDI-P Diane Sumendap juga turut menyuarakan dengan menegaskan, Gubernur Abdul Ghani Kasuba sebagai Kepala Daerah secepatnya menuntaskan visi-misi Gubernur secara komprehensif dan tak mengabaikan satu hal.

“Yang pertama Gubernur harus memperhatikan sirkulasi keuangan daerah saat ini, dimana harus mengatur kesflo kita, sehingga jangan adanya pemenuhan disatu kas yang melimpah, kemudian ada satu aspek penting yang harus diperhatikan, namun itu terabaikan,” tegasnya.

BACA JUGA:Pangkas Pokir, Gubernur AGK Minta Deprov Fahami Kondisi Keuangan

Lanjutnya Diana,  catatan penting kita semua. Apalagi diakhir periode Gubernur saat ini dihadapan dengan dokumen KUA PPAS APBD perubahan 2023 dan KUA PPAS APBD 2024,ia mengimbau  berhenti kita berasumsi bilangan-bilangan yang terkesan imajiner.

“marilah kita realistis dalam segala hal, agar supaya sistem keuangan ini bisa berjalan dengan normal demi kepentingan masyarakat. Bukan kepentingan masyarakat yang dibalut dengan kepentingan kita,”terangnya.(red)