Menteri PPPA RI Launching Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Tidore

Menteri PPPA RI menandatangani prasasti desa ramah perempuan dan perlindungan anak, disaksikan langsung Wakil Gubernur Malut M Ali Yasin, Walikota Tidore Capt Ali Ibrahim (batik) dan Kadis PPPA Malut Musrifah Alhadar (jilbab ungu). (Dok: Humas Pemprov)

PUBLIKA-Sofifi, Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Bintang Puspayoga mengunjungi sekaligus melauncing Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak (DRPPA) Di Kota Tidore Kepulauan yang ditandai dengan hentakan bambu tada, bertempat di Pantai Tugulufa Kota Tidore Kepulauan. Kamis (19/5/2022)

Hadir dalam kegitan Louncing, Wakil Gubernur Malut, Ir Al Yasin Ali, Forkopimda Malut, Walikota Tidore Kepulauan, Walikota Ternate, Wakli Bupati Halmahera Barat, Wakil Bupati Halmahera Selatan, Wakil Walikota Tidore Kepulauan, Forkopimda Tidore Kepulauan, Sekda Prov Malut, Ketua TP PKK Prov Malut,Para Kepala Desa Penerima Bantuan, serta tamu undangan Lainya.

 Menteri Bintang menyampikan bahwa sudah sepatutnya setiap sektor pembangunan mengdepankan prinsip kesetaraan, keadilaan dan inklusifitas, pembangunan sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan nasional, berbagai sumber menunjukan bahwa tingkat partisipasi antara laki-laki dengan perempuan dalam pembangunan serta tingkat kualitas anak berbanding lurus dengan kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa.

Lanjut, Menteri Bintang, bahwa Perempuan dan anak merupakan sumber daya manusia yang sangat penting yang harus kita lindungi dan diperdayakan, kenapa demikian, karena kalau kita melihat dari populasi penduduk indonesia permpuan mengisi 49,48% demikian juga anak-anak mengisi 30,1%. Kalau kita melihat di daerah itu tidak akan jauh berbeda skemanya.

“Perempuan sebagai tiang negara dan anak-anak sebagai penerus bangsa sehingga menjadi penting menjadi pemenuhan hak anak dan perlindungan anak untuk kita bergerak bersama kerena itu tidak akan bisa hanya dikerjakan oleh pemerintah pusat saja sehingga sinergitas dan kolaborasi antar lintas sangat kita butuhkan,”ungkap Menteri PPPA

Dikatakanya, bahwa di Kementrian PPPA telah berinisiasi mulai tahun 2021 ada 10 model, kemudian pada tahun 2022 model ini kemudian dilembangkan ke 33 Provinsi, 66 Kabupaten/Kota dan 142 Desa. Tetapi dibeberapa daerah dengan semangat dari kepala daerah dapat membuat desa ramah perempuan secara mandiri yang artinya Desa, Kabupaten/Kota yang menginisiasi model dari desa keluarahan ramah perempuan dan peduli anak.

“Saya sangat berharapa kepada Gubernur, Bupati dan Walikota Di Maluku Utara, kiranya dapat memberdayakan dan melindungi kaum perempuan dan anak sebab mereka adalah sember daya manusia yang sangat penting untuk dijaga”

Sementara itu, Wakil Gubernur Maluku Utara, Al Yasin Ali, mengatakan sebagai pemerintah Daerah kami berkomitmen untuk mewujudkan desa ramah perempuan dan peduli anak, yang hari ini kita launcing dengan menghadirkan Bupati/Walikota Se-Malut.

Jika kita melihat pemerintah Desa/Kelurahan, lanjut Wagub, merupakan kunci utama dalam penyiapan sumber daya manusia berkualitas dan berdayasaing pada masa kini dan masa depan dalam menyongsong generasi emas indonesia di tahun 2045. Hal ini berarti selama hampir 25 tahun kedepan, pemerintah desa sangat menentukan keberhasilan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Desa.

“Saya berharap komitmen yang kuat dimulai dari kepala daerah, hingga kepala desa dari seluruh desa yang ada di Maluku Utara. 10 Kepala desa yang ada ini dapat memberikan energy positif bagi kepala desa yang lain demi kesejahteraan perempuan dan anak yang sama-sama kita cintai,”ungkap Wagub.(red)