Anggota DPD RI Husain Alting Syah Akan Tindaklanjuti Aspirasi Masyarakat Haltim

Anggota DPD RI H. Husain Alting Syah (dok:Dani/Publikamalut.com)

PUBLIKA-HALTIM, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Provinsi Malut, H. Husain Alting Syah akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur (Haltim). Juga berharap masyarakat, pemkab, stakeholders termasuk wartawan mengawasi eksploitasi alam.

“Alhamdulillah, saya sudah diterima dengan baik oleh Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Kemudian, Bupati menyampaikan berbagai persoalan yang Insyah Allah saya tindaklanjuti, saya sampaikan dalam rapat GPU maupun GB di masa sidang berikut,” ucapnya saat menyerap aspirasi dan masalah yang dihadapi masyarakat  di Haltim pada Selasa (28/12).

 Husain yang diwawancarai seusai pertemuan dengan Bupati Haltim, Hi. Ubaid Yakub dan Wakil Bupati Anjas Taher di ruang rapat Bupati, mengatakan reses tersebut untuk mendengar berbagai aspirasi masyarakat maupun pimpinan daerah. 

Anggota DPD RI Husain Alting Syah saat berkunjung ke  Pemda Haltim.(dok:Publikamalut.com)

Menurutnya, berbagai persoalan mestinya menjadi perhatian bersama, supaya pemerintah pusat memperhatikan daerah, khususnya Haltim. “Ada sejumlah persoalan yang harus diselesaikan, karena Kabupaten Haltim bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dijaga, dirawat dan diperhatikan,”ujarnya.

Salah satu permasalahan yang dihadapi Pemkab Haltim adalah status lahan. “Untuk menjadi perhatian, khususnya kepada pemerintah pusat, apakah itu dipertanahan maupun di AESDM akan kita sampaikan dan itu ada komite-komite di dalam DPD RI yang nanti akan menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati tadi,”pungkasnya.

Husain yang juga Sultan Tidore itu mengajak seluruh masyarakat Haltim dalam lingkar tambang untuk sama-sama mengawasi bagaimana jalannya eksploitasi alam, sehingga alam tidak dirusak oleh orang-orang tertentu yang hanya semata mendapat keuntungan.

“Ini kitorang pe tugas bersama, bukan cuman saya sebagai anggota DPD, bukan hanya sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Tapi seluruh stekholder, termasuk di dalamnya teman-teman wartawan punya kewajiban yang sama untuk memperhatikan alam dan linkungan ini. Sehingga, tidak semudah dan seenaknya saja diekploitasi,”harapnya. (tr-02/red)