Lima Prioritas Pembangunan Malut 2027 Disiapkan, Fokus Layanan Dasar hingga Hilirisasi SDA

PUBLIKA-Sofifi, Sebanyak lima prioritas pembangunan akan diusung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara di tahun 2027. Kelima prioritas pembangunan itu untuk mewujudkan 16 sasaran yang ingin dicapai.

Hal ini dikatakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Malut, Dr Muhammad Sarmin S Adam SSTP MSi dalam kegiatan konsultasi publik rancangan awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Malut tahun 2027, Senin (09/03/2026) yang berlangsung di ruang rapat lantai IV Kantor Gubernur Malut.

Dalam paparannya, Kepala Bappeda Malut mengatakan, terdapat sejumlah permasalahan atau tantangan pembangunan di tahun 2027 yang menjadi dasar ditetapkannya lima prioritas pembangunan tersebut.

Dikatakan, hal itu antara lain, belum optimalnya kualitas dan daya saing SDM, momentum pertumbuhan ekonomi yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan pembangunan kota baru Sofifi yang belum maksimal.

BACA JUGA:TPP ASN Pemprov Berpeluang Naik, Gubernur Sherly Pasang Target PAD Maluku Utara

“Selain itu, pembangunan infrastruktur yang berbanding terbalik dengan ketimpangan wilayah, menurunnya kualitas lingkungan hidup dan resiliensi bencana serta masalah reformasi birokrasi dan inovasi daerah,” tutur Sarmin.

Pemprov Malut, lanjut Sarmin, pada 2027 yang merupakan tahun kedua RPJMD 2026-2030 ini sendiri, mengusung tema percepatan keterpenuhan layanan dasar, konektivitas, pembangunan wilayah ekonomi tinggi dan hilirisasi SDA.

“Merupakan kelanjutan dari penguatan layanan dasar, penataan konektivitas dan optimalisasi infrastruktur eksisting, penguatan produktivitas SDA, riset dan inovasi dan penguatan kelembagaan yang sedang dilakukan di tahun 2026 ini,” beber Sarmin.

Adapun kelima prioritas pembangunan yang ingin dicapai, imbuh Sarmin, yakni pertama, akselerasi keterpenuhan layanan dasar yang menyasar empat sasaran dengan 20 program prioritas.

“Sasarannya terwujudnya kesehatan untuk semua dan pendidikan yang berkualitas dan merata serta masyarakat inklusif dan peran pemuda dalam pembangunan lalu perlindungan sosial yang adaptif,” ucap Sarmin.

Kemudian, prioritas kedua yakni mempercepat konektivitas wilayah dan akselerasi konektivitas serta pusat pertumbuhan wilayah yang menyasar tiga sasaran dengan sembilan program prioritas.

“Diantaranya terwujudnya desa sebagai simpul pertumbuhan lokal. Lalu peningkatan pada dua aspek yakni konektivitas antar wilayah serta layanan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata,” lanjut Sarmin.

Pada prioritas ketiga, imbuhnya, yakni akselerasi pembangunan wilayah ekonomi tinggi dan hilirisasi SDA, akan menyasar empat sasaran dengan 45 program prioritas

“Tujuannya meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian dan perikanan, ekonomi kreatif dan pariwisata, terwujudnya kemandirian pangan, serta meningkatnya daya saing investasi,” tuturnya.

Pada prioritas keempat yakni meningkatkan reformasi birokrasi dan inovasi daerah, Pemprov Malut, dikatakan Sarmin, membidik dua sasaran 33 program prioritas.

“Terwujudnya pelayanan publik berbasis digital dan akuntabilitas pemerintah jadi sasaran di prioritas keempat ini,” ucap Samin.

Terakhir pada prioritas kelima, membangun ketahanan sosial budaya dan ekologi, kata Sarmin, punya tiga sasaran yang ingin dituju dengan 57 program prioritas.

“Meningkatnya kondusifitas daerah, pelestarian dan penerapan nilai-nilai kearifan lokal, serta meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana,” kata Sarmin.

Selain itu, Bappeda juga menyelaraskan prioritas daerah dengan sejumlah program aksi gubernur dan wakil gubernur yang mengusung sejumlah program.

Pertama, berkaitan dengan akselerasi keterpenuhan layanan dasar yang mengusung enam program diantaranya pembangunan rumah sakit bertaraf internasional, penyediaan pelayanan kesehatan gratis, pembangunan rumah layak huni dan dapur sehat.

“Lalu pemberian makanan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui dan balita, revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas, serta gratis pendidikan bagi SMA dan SMK yang disertai bantuan beasiswa untuk perguruan tinggi,” ucap Sarmin gamblang.

Yang kedua yakni, mempercepat konektivitas wilayah atau akselerasi konektivitas dan pusat pertumbuhan wilayah.

“Disini Gubernur dan Wagub menyasar dua isu yakni yakni pembangunan jalur transportasi (Sofifi-Ekor-Buli dan Sofifi-Ekor-Kobe) serta jalan dan jembatan. Lalu perencanaan dan pembangunan kawasan Sofifi Halmahera Metropolitan,” rinci Sarmin.

Pemprov Malut melalui Bappeda juga telah merencanakan sejumlah prioritas daerah yang berkaitan dengan delapan prioritas nasional (Asta Cita).

Total alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk biaya pembangunan tahun 2027 sendiri dirancang sebesar 3,165 trilyun rupiah.

“Dialokasikan untuk pembiayaan 200 program, 650 kegiatan dan 3.174 sub kegiatan termasuk di dalamnya enam urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib non pelayanan dasar dan delapan urusan pilihan” ucap Sarmin menutup.(red)