Komisi I Ingatkan Pemprov Malut Hati-Hati dan Transparan Tiket Bersubsidi

PUBLIKA-Sofifi, Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara mengiatkan pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara agar berhati-hati dan harus transparan dalam program mudik bersubsidi.

Pasalnya program mudik bersubsidi ini sangat bagus jelang mudik lebaran ini, namun program tersebut terbatas atau berdasarkan kuota, maka dari itu harus transparan sehingga program Gubernur ini benar-benar dinikmati masyarakat.

“Program mudik bersubsidi sebesar 50 persen dari pemerintah Provinsi Malut ini ada kuotanya, DPRD berharap ada transparansi terkait dengan jumlah kuota ini, selain itu mekanismenya, misalnya di ASDP itu sudah menggunakan tiket online, bagimana masyarakat membeli tiket bersubsidi ini,”Hal ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD Malut Nazlatan Ukhra Kasuba saat dikonfirmasi wartawan kemarin.

Penerapan tiket mudik bersubsidi ini, Pemerintah Provinsi Malut menggandeng beberapa perusahaan pelayaran, salah satunya kapal Ferry ASDP untuk beberapa rute penyeberangan.

Nazla sapaan akrab Nazlatan Ukhara Kasuba mengingatkan pada Pemerintah Provinsi Malut agar transparan jangan sampai saat masyarakat membeli tiket bersubsidi, ternyata kuota sudah habis.

“Misalnya Di ASDP itu sudah terapkan tiket online, masyarakat bisa membeli tiket bersubsidi ini bisa secara online atau tidak sementara kuota terbatas, jika membeli secara contak personal ini menjadi tanda tanya besar, berapa kuota dan siapa saja yang mendapatkan tiket bersubsidi ini, kecuali tidak menggunakan kuota siapa saja dapatkan,”ujarnya.

BACA JUGA:Gubernur Sherly Pangkas Program SKPD Tak Sejalan Asta Cita Presiden

Politisi perempuan Partai Gerindra itu mengajak pada masyarakat agar bersama-sama mengawal dan memantau program mudik bersubsidi 50 persen ini, gunah berjalan sesuai dan dirasakan masyarakat.

Pasalnya Nazla mengaku hasil minitoring Komisi I  ke pihak ASDP terkait dengan program mudik bersubsidi 50 persen ini, belum ada kesepakatan kongkrit antara Pemprov dan pihak ASDP, terkait dengan mekanismenya.

“kapal Ferry telah menggunakan layanan tiket online, bagimana singkronisasi dengan program subsidi 50 persen ini, sementara tiket bersubsidi ini terbatas atau berdasarkan kuota,”ucapnya.

BACA JUGA:Wagub Minta Stop Terima Tenaga Honor Titipan di Pemprov Maluku Utara

“Kami tidak menyalahkan pemerintah namun kami hanya mengingatkan pemerintah dalam kehati-hatian menerapkan tiket bersubsidi 50 persen, apa lagi tiket bersubsidi 50 persen ini program baru,”kata Nazla menambahkan.(red)

BACA JUGA:Nazlah Kasuba Desak Pemprov Perhatikan Abrasi Pulau di Maluku Utara