Tiga Skema Pempus Bangun Sofifi

Taman kota Sofifi

Publika-Sofifi, Pemerintah Pusat (Pempus) sudah bertekad untuk membangun Sofifi sebagai ibu Kota Provinsi Maluku Utara, pembangunan dimulai tahun  2022 dengan dana Rp 3.9 triliun  dengan tiga skema yakni skema minimalis, moderat, dan skema maksimalis. Hal ini Sampaikan Kepala Bappeda Malut Salmin Janidi saat dikonfirmasi wartawan usai rapat bersama dengan DPRD Malut, Rabu (4/8/2021)

Salmin mengatakan dalam rapat bersama dengan pemerintahan pusat yang dipimpin langsung menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, bersama dengan beberapa menteri itu secara tegas bahwa pemerintah pusat sangat serius membangun Sofifi sebagai ibukota Provinsi Malut.”Sofifi menjadi perhatian khusus pemerintah pusat, sehingga akan dibangun menjadi ibu kota Provinsi Malut,”katanya.

Pembangunan dimulai tahun depan dengan skema pertama skema minimalis dengan anggaran sebesar Rp 3.9 triliun ini dalam  kegiatan multiyers ploting ke APBD Malut APBD Tikep dan APBD Halmahera Barat, namun tresentasi anggaran yang besar itu langsung dari pemerintah pusat,”anggaran skema pertama ini senilai Rp 3.9 triliun, sebagian besar dana ini infrastruktur dibangun oleh Kementerian langsung, sebagian akan diploting melalui APBD Malut, APBD Tikep dan APBD Halmahera Barat,”uajrnya.

Salmin mengaku bahwa anggaran tersebut, maka Ditargetkan tahun 2023 itu surah kota sudah dampak, pasalnya rasana infrastruktur, ruang buplik, infrastruktur pendidikan, pusat perdagangan terintegrasi dan beberapa infrastruktur lainnya mulai dibangun di tahun 2022, karena sebagai yang diarahkan oleh menteri ATR fokus pembangunan dimulai dari zona inti.

”pembangun dimulai dari zona inti yakni dari ibu kota Sofifi, karena pembangunan Sofifi ini melalui tiga skema dan proses penganggaran juga dirancang anggaran multiyers sehingga kegiatan pembangunan tidak terhenti dan terus berjalan,”jelasnya.

 Disentil terkait dengan lahan, kata Kata Mantan juru bicara Gubernur Malut mengaku pembangunan ibukota Sofifi dalam tiga skema ini membutuhkan dana Rp 37 miliar lebih untuk pembebasan lahan, sehingga di tahun 2022 Pemprov anggarankan Rp 17.5 miliar.”tahun anggaran 2022, Pemprov anggarankan pembebasan lahan sebesar Rp 17.5 miliar, dari total anggaran pembebasan lahan Rp 37 miliar lebih,”ungkapnya.

Menurutnya dana pembebasan lahan Rp 37 miliar ini, untuk  pembebasan tahan baru, pasalnya infrastruktur yang bangun pemerintah pusat itu harus lahan sudah siap.”lahan Pemprov siapkan, untuk bangunan nanti Pempus yang bangun, jadi nanti atur pengelolaan asetnya,”kata Salmin.

Ia menambahkan pada prinsipnya, Pemerintah Pusat memiliki etikat baik untuk membantu Sofifi sebagai ibu kota Provinsi Malut tidak bertentangan dengan ketentuan.”kementerian terkait telah menyusun anggaran untuk tahun 2022, insyah Allah jika tidak ada kendala, kegiatan pembangunan mulai jalan tahun depan, karena pembangunan Sofifi sebagai ibukota Provinsi Malut jadi perhatian khusus pemerintah pusat,”bebermya.(*)