Rakor APIP dan APH Menuju Pemprov Maluku Utara Yang Bersih

PUBLIKA-Ternate, Pj. Gubernur Maluku Utara Drs. Syamsuddin Abdulkadir,M.Si membuka dengan resmi Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bersama Aparat Penegak Hukum (APH) Se- Provinsi Maluku Utara.

Acara pembukaan yang ditandai dengan pemukulan gong, bertempat di Gamalama Ballroom Sahid Bella Hotel Ternate, Senin (23/12/24).

Pj Gubernur dalam sambutannya mengatakan, banyaknya regulasi yang ada pada saat ini, mengharuskan setiap aparatur di Pemerintah Provinsi Maluku Utara bekerja dan menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Adanya APIP atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah setidaknya dapat turut mengawasi persoalan yang bersifat internal dari hal-hal administratif dan hal yang bersifat koruptif,”ujarnya.

Di samping itu, kata Pj Gubernur, dalam menangani pengaduan masyarakat terkait indikasi korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu dilakukan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum.

Menurutnya, pelaksanaan kerjasama tersebut perlu ada aturan yang jelas, apalagi berkaitan dengan kepentingan umum.

BACA JUGA:Bappenas Nilai IPPN Pemprov Maluku Utara Raih Predikat Baik

“Mengingat sedemikian luas tugas pelayanan publik, karena birokrasi pemerintah memerlukan keleluasaan bergerak, terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan penting yang mendesak,”ujarnya.

Untuk itu, lanjutnya, perlu adanya satu pemahaman terhadap aturan, sehingga kepala daerah atau pejabat publik tidak diliputi rasa ketakutan dan was-was.

Dirinya menambahkan, untuk Provinsi Maluku Utara sendiri, sampai saat ini, terus mencoba melakukan pembenahan dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Setidaknya, hal menjadi pemicu bagi jajaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk menuju pemerintahan yang bersih.

“Saya menginginkan jika kerjasama ini lebih dalam rangka Fastabiqul khairat, mengajak semua pihak untuk berlomba-lomba berbuat dalam kebajikan, serta tidak berprasangka berlebihan,” pintanya.

Demikian juga dari birokratnya sendiri agar dapat lebih memahami regulasi yang berlaku dan membenahi segala bentuk administrasi yang baik.

Pj Gubernur berharap, dengan adanya koordinasi APIP dengan APH ini dapat menghindari terjadinya perasaan khawatir terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam bertindak karena takut melakukan kesalahan administrasi yang kemudian dapat dipidanakan, sehingga dampaknya akan menghambat pembangunan.

“Saya juga berharap Rapat Koordinasi ini dapat berjalan secara maksimal, selain bisa sharing untuk kebaikan juga untuk penegakan aturan yang benar. Pelaksanaan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dalam mengoperasionalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana yang ada sehingga tingkat pelanggaran korupsi akan menurun,” pungkasnya.

Sebelumnya Kepala Kejaksaan Tinggi Malut, Heri Ahmad Pribadi dalam sambutannya mengatakan agar kegiatan ini sering-sering diagendakan sehingga terbangun suatu pola koordinasi dan kerjasama yang sinergi dan saling mendukung antara APIP (Inspektorat, BPK,BPKP) dengan APH (Kejaksaan, Kepolisian,KPK) dalam penanganan tindak pidana korupsi tanpa mengabaikan tugas dan kewenangan masing-masing lembaga.

BACA JUGA:Predikat Pelayanan Publik Pemprov Malut Zona Kuning, Ini Tanggapan Sekda

Kejati berharap ada komitmen bersama antara pemerintah dan APH Malut untuk bersama-sama mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih atau Good Government melalui perbaikan kinerja penyelenggara pemerintah yang baik, dengan mentaati asas-asas umum pemerintahan yang baik dan taat kepada peraturan perundang undangan, serta melakukan sistem pengawasan yang efektif melalui peningkatan peran dan fungsi aktif, mulai dari proses audit, revisi evaluasi pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka meningkatkan kualitas penyenggara pemerintah yang baik.

Sedangkan Kapolda yang diwakili Irwasda Polda Malut, Murry Miranda,S.I.K dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud komitmen kita bersama untuk memperkuat sinergi antara APIP dan APH dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi di wilayah Provinsi Maluku Utara.

“Saya berharap, kegiatan ini dapat menjadi ajang untuk berbagi pengalaman, merumuskan langkah strategis dan memperkuat komitmen kita dalam menciptakan Pemerintah yang bersih dan bebas korupsi di Provinsi Maluku Utara,” harapnya.(red)