Pokir Tak Cair, Anggota DPRD Malut Mengeluh  ke Sekprov

PUBLIKA-Sofifi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara mengeluh ke Sekertaris Daerah Provinsi Malut lantaran kegiatan pokok pikiran (pokir) di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum dicairkan.

“Kami minta ada perhatian dari Pemerintah terkait dengan kegiatan kegiatan aspirasi masyarakat tahun 2023 yang telah diusulkan SPM oleh SKPD namun belum direalisasikan, saya harap pada pak sekda dan pihak keuangan yang hadir agar menjadi perhatian,” Hal ini disampaikan Anggota DPRD Malut Jasmin Rainu dalam rapat paripurna DPRD Malut, Senin (6/11).

BACA JUGA:Tutup Defisit APBD-P, Mendagri Perintah Pemprov Malut Pangkas Belanja

Jasmin mengatakan saat ini kita berada di akhir tahun atau bulan November tahun 2023 agar segera direalisasikan, karena masyarakat sangat mengharapkan.

”Bantuan aspirasi masyarakat itu nilai tidak besar hanya nilai 50 juta, 100 juta, 200 juta,”ujarnya.

Lanjut Politisi Partai Demokrat itu meminta pada Pemerintah Provinsi Malut tidak lagi beralasan bahwa kondisi kas daerah kosong, karena informasi yang disampaikan ketua Komisi II DPRD Malut kondisi kas daerah ada uang.

BACA JUGA:Pengobatan di Malaysia, Kadikbud Maluku Utara Imam Mahdi Meninggal Dunia

”Kita buka-buka saja karena informasi dari Komisi II ada anggaran di kas daerah 175-200 miliar,”sebutnya.

Lanjut Jasmin, meminta pada Sekda Malut agar dapat memerintahkan kepada Keuangan agar segera melakukan pembayaran, karena kondisi kas daerah ada uang.

”kita tidak perlu tutup tutupi, kita punya uang pak Sekda agar memerintahkan kepada pihak keuangan, karena Ini aspirasi sangat penting, dan kita sudah hadapi momen momen penting”ucapnya.(red)