Ini Besaran Rencana Pemprov Bayar TTP Nakes RSUD Chasan Boesoirie

Gubernur Maluku Utara KH Abdul Gani Kasuba (dok:Adpim Malut)

PUBLIKA-Sofifi, Aksi pemboikotan IGD yang dilakukan tenaga kesehatan RSUD Chasan Boesoirie Ternate dengan tuntutan pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (TTP) selama 15 bulan, ditanggapi Gubernur Maluku Utara KH Abdul Gani Kasuba  dengan melakukan rapat bersama pimpinan DPRD Malut, di Sahid Hotel, Minggu (22/1) malam.

Gubernur Malut, KH. Abdul Gani Kasuba kepada awak media usai pertemuan dengan DPRD Malut (Deprov Malut) mengatakan, pemerintah provinsi bakal membayar TTP nakes menggunakan anggara yang tersedia di Dinas Kesehatan Provinsi Malut.

Pembayaran dilakukan kemungkinan secara bertahap berdasarkan ketersediaan anggaran, sehingga tahap awal rencana dibayarkan pada bulan depan (February) pembayaran untuk tiga bulan.

“tidak lagi pinjaman. Torang (Pemprov) ada masalah lagi kong pinjam apalagi. Nanti berikutnya akan selesaikan sembilan bulan ke depan. Insya Allah kita akan bayar itu,” ungkapnya kepada awak media di Ternate, Minggu (22/1/2023) malam.

Dijelaskan, anggaran yang tersedia di dinas kesehatan sekira Rp20 miliar. Pemprov akan menggunakan Rp5 miliar untuk memenuhi tuntutan para nakes.”Nanti berikutnya setelah perubahan baru kita usahakan,”katanya.

Gubernur AGK menyebut para nakes merupakan ASN tentu punya gaji. Sementara TPP hanya kebijakan sesuai pendapatan pengelolaan RSUD CB yang berstatus BLUD. Untuk itu, dirinya meminta para nakes diminta lebih bersabar.”Mestinya dibayar waktu orang yang di luar Ternate. Dari Sofifi ke Ternate barangkali ya, kita bayar. Tapi sekarang semua kita harus bayar,” tuturnya.

Sementara, Sekretaris Daerah Malut, Samsudin A. Kadir menerangkan, tahun ini, Pemprov telah menganggarkan pembayaran TTP secara total. Sesuai intruksi gubernur, kata dia, akan dipenuhi minimal tiga bulan.

“Tahun 2023 kan kita sudah anggarkan ful satu tahun. Nanti Desember, November, Oktober itu dipakai bayar di muka dulu. Supaya di bulan Februari torang bayar yang Januari 2023 ditambah dengan tiga bulan tunggakan nanti di perubahan baru diganti lagi,” ucapnya.

Katanya, pemprov tidak mau menanggung beban bunga dari pinjaman bank. Sementara pengailah anggaran yang tersedia di dinas kesehatan diputuskan dari hasil diskusi dan bersama DPRD.”Februari Insha Allah APBD jalan kita laksanakan,” jelasnya.

Dirinya menyampaikan, ke depannya pembayaran TPP sudah melalui mekanisme keuangan, maka disepakati dibayar dengan menggunakan pagu anggaran 2023. Di mana tiga bulan dimajukan ke depan untuk menutupi tahun-tahun sebelumnyam

“Nanti diperubahan anggaran baru diganti tiga bulan itu lagi ditambah dengan sisanya. Jadi sabarlah untuk kita selesaikan. Ini bukan sebuah kesengajaan karena pendapatan tidak memenuhi yang dikelola BLUD,” bebernya.

Ketua DPRD Malut, Kuntu Daud meminta kepada gubernur agar secepatnya membayar TPP nakes yang tertunggak, karena cara-cara yang dilakukan nakes dengan berdemonstrasi di RSUD CB sangat meresahkan masyarakat, terutama pasien.

“Terus torang juga minta petugas supaya jangan ada demo di IGD rumah sakit,” singkatnya.(red)