Puluhan Pegawai Honorer Demo Plt Kadis PUPR Malut

PUBLIKA-Sofifi, Puluhan pegawai honorer dinas PUPR Provinsi Maluku Utara, melakukan aksi demonstrasi menuntut kejelasan nasibnya sebagai pegawai honorer di tahun 2024.

Tuntutan Bukan hanya SK honorer yang belum jelas, akan tetapi gaji mereka selama 3 bulan mulai Januari-Maret 2024 agar segera dibayarkan.

Berdasarkan pantauan media ini, aksi itu di lakukan oleh 47 pegawai honorer sekitar pukul 10:30 wit. Rabu (3/4/2024).

Dalam aksi tersebut, ada pegawai yang memegang spanduk yang bertuliskan “Torang bukan relawan di kantor ini mana tong pe gaji?? ” dan “torang juga butuh doi bukan hanya ngoni, ” ada juga spanduk yang bertulis “SK kapan jumat bank tutup”.

BACA JUGA:Plt Gubernur Melanggar, Kemendagri Perinta Kembalikan Samsuddin ke Posisi Sekda Malut

Sementara itu, dalam surat aksi tuntutan yang di bacakan oleh sala satu pegawai honorer yang tidak mau menyebutkan namanya pada saat aksi di depan kantor PUPR mendesak, pertama, kepada kasubag kepegawaian tentang SK honorer pegawai PUPR Malut karena menurut informasi yang kami terima SK honorer dinas lain suda terbit sementara SK honorer dinas PUPR belum ada kejelasan.

Selanjutnya, kami juga meminta kepada kasubag kepegawaian agar menonaktifkan kepada pegawai honorer yang sudah tidak masuk kerja.

Kami juga meminta kepada kasubag kepegawaian agar memasukan nama nama honorer di Biro hukum, karena sampai saat ini nama nama tersebut belum jug di masukan. Kita juga mendesak kepada kasubag kepegawaian agar secepatnya menerbitkan SK honorer.

BACA JUGA:Klaim Dapat Perintah, Plt Gubernur Akan Rombak Total Pimpinan SKPD Pemprov Malut 

Meminta kepada dinas PUPR agar segera membayar gaji honorer selama tiga bulan mulai dari Januari-Maret di mana berdasarkan beban kerja dan resiko kerjaan.

Mengingat ini merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kesejahteraan honorer itu kami meminta responsib dari kepala dinas PUPR Malut.

Selanjutnya, honorer yang suda masuk database harus di akomudir pada SK 2024, mengingat pentingnya SK tersebut untuk kebutuhan tes CPNS maupun tes PPPK.

Sementara itu kasubag kepegawaian dinas PUPR Malut Muhammad Gazali menjelaskan, Dirinya suda berupaya agar gaji seluruh honorer sebanyak 114 orng bisa terbayar akan tetapi anggaran yang tersedia hanya 79 pegawai honorer.

“Sementara totalnya 114 honorer, ini yang menjadi masalah masa mereka suda bekerja tapi tidak bayar bagaimana, ” kata Gajali.

Sementara itu berdasarkan informasi dari sekretaris PUPR kata Gajali, Plt kadis PUPR meminta agar sebagian honorer di pangkas, akan tetapi saya tidak punya kewenangan itu dan saya tidak akan berani.

“Soal berhentikan sebagian honorer itu semua kebijakan ibu kadis,” Ujar Gajali.

Menurut dia, Soal SK honorer dirinya suda berusaha akan tetapi sampai saat ini tidak ada arahan dari atasan sehingga saya tidak berani membuat.

“Saya memiliki keterbatasan akses ke kadis, tapi saya berupaya hubungi sekretaris tapi sampai sekarang tidak ada arahan, ” ucap Gajali.

Sementara itu Sekretaris PUPR Malut Risman di mentai keterangan terkait masalah di atas tidak merespon.

Sementara itu, Plt kadis PUPR Malut Eka Dahliani, saat di konfirmasi terkait masalah tidak berada di kantor.

“Kadis tidak masuk kantor hari ini, selama sebulan ini kadis masuk kantor hanya 1 kali, ” kata salah satu pegawai yang tidak mau menyebutkan namanya.(red)