Boros Anggaran, Fraksi PDIP Minta Belanja Pemprov Malut Rp 4.2 Triliun Ditinjau 

PUBLIKA-Sofifi, Pemerintah Provinsi Maluku Utara rancang  APBD Tahun 2024, dengan target pendapatan Rp 4.06 triliun sementara target belanja Rp 4.2 triliun mendapat sorotan dari fraksi PDIP DPRD Provinsi Maluku Utara.

Juru bicara fraksi PDIP DPRD Malut, Afina Abd Rahim dalam rapat paripurna mengatakan rancangan pendapatan 4,06 triliun itu sangat tidak realistis, dan ambisius.

Menurutnya problem keuangan selama ini, banyak hutang, tak bisa bayar gaji guru honda dan nakes, dan sebagainya adalah berawal dari estimasi pendapatan yang salah.

BACA JUGA:DPRD Temui Plt Gubernur Bicarakan Kelanjutan APBD Maluku Utara 2024

“Kami fraksi PDIP meminta tinjau kembali estimasi pendapatan, pelajari angka realisasi APBD 3 tahun terakhir, dan bongkar asumsi pendapatan yang semu ini menjadi realistis,”desaknya.

Begitu juga dengan rancangan belanja 4,2 triliun harus ditinjau kembali, kalau estimasi pendapatan sudah realistis, seharusnya asumsi belanja dirasionalkan kembali.

“Hapus belanja barang jasa OPD yang tidak jelas dan boros. Perjalanan dinas atas nama monitoring, pembinaan atas evaluasi dipangkas, karena outputnya tidak jelas dan tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi”desaknya.

“Begitu juga belanja makan minum, ATK, BBM yang tidak jelas pertanggungjawabannya, harus dipangkas. Alihkan pada belanja pelayanan dasar, yang menjadi kewajiban utama Pemprov,”kata Afina menambahkan.(red)