Publikamalut.com
Beranda Advertorial MCP Tertinggi se-Maluku Utara, Pemda Sula Raih Penghargaan Dari KPK 

MCP Tertinggi se-Maluku Utara, Pemda Sula Raih Penghargaan Dari KPK 

Pemda Sula dapat penghargaan dari KPK diacara peringatan hari Antikorupsi sedunia (dok: Kominfo Sula)

PUBLIKA-Sanana, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dapat penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atas capaian Monitoring Centre For Prevention (MCP) tahun 2023, tertinggi di wilayah Provinsi Maluku Utara.

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Didik A. Widjarnako menyerahkan langsung penghargaan dan diterima kepada Plt Kepala Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sula. Penghargaan ini dalam peringatan Road to Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkordia) tahun 2023,  di Istora Papua Bangkit, Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua.

Bupati Kepulauan Sula Fifian Adeningsi Mus melalui juru bicara Kadis Suryawati Buamona mengatakan penghargaan MCP yang raih Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, dengan mengungguli 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara dapat di pertahankan tahun depan.

BACA JUGA:Diam-Diam Gubernur AGK Usulkan 3 Calon Pj Bupati Halmahera Tengah

“kedelapan OPD dilingkup Pemkab Kepulauan Sula, yakni ULP, Bapedda, PTSP, Inspektorat, BKPSDM, BKN ,BPPRD, dan BPMD. agar bekerja lebih sprit hingga dapat mempertahankan penghargaan MCP tahun 2024,”harapnya.

Menurutnya, penghargaan ini akan menjadi spirit baru bagi semua OPD khususnya delapan OPD intervensi MCP supaya kedepan tetap dapat dipertahankan dan lebih baik lagi menuju sula bahagia.

BACA JUGA:Fraksi FGPK DPRD Usul 3 Nama Pj Gubernur, Ada Nama Rektor Unkhair

“ini merupakan pembuktian kinerja pemerintah daerah,  pencegahan korupsi melalui tata kelola pemerintahan,”ujarnya.

“Diketahui MCP ini adalah merupakan bentuk inovasi yang di kembangkan oleh KPK ,”Suryawati menambahkan.

OPD di Pemerintah Daerah Kepulauan Sula  telah bekerja maksimal  sehingga pecegahan tindak korupsi dapat di lakukan.

“Inspektorat terus melakukan pembinaan dan pendampingan dalam pencegahan tindakan korupsi,”terangnya.

Sekedar diketahui acar Monitoring Centre For Prevention (MCP) tahun 2023,itu diikuti oleh Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang termasuk dalam Kordinator Supervisi Wilayah V KPK.(Cr03/red)

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan