Wagub : Penurunan Stunting di Maluku Utara Ditarget 14 Persen

PUBLIKA-Sofifi, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting, berlangsung di Lantai 4 Kantor Gubernur, Kamis (5/10/2023) pagi.

Ketua TPPS Provinsi Maluku Utara, Ir. Al Yasin Ali M.MT., secara resmi membuka rapat yang di ikuti oleh jajaran Forkopimda Maluku Utara, Perwakilan Danrem Maluku Utara, Perwakilan Polda Maluku Utara, Kepala Dinas Kesehatan, Plt Kepala Dinas Sosial, serta perwakilan OPD.

BACA JUGA:Komisi I Sebut Ada SKPD Pemprov Maluku Utara Dianaktirikan

Peran pemerintah daerah dan desa merupakan ujung tombak dari penanganan stunting. Terlebih pemerintah kabupaten/kota dan memiliki peran vital karena bersentuhan langsung dengan masyarakat di level akar rumput. Demikian disampaikan Wakil Gubernur Maluku Utara Ir. Al Yasin Ali, M.MT saat membuka rapat secara resmi.

Yasin menyampaikan, dalam penanganan dan menekan angka stunting, Provinsi Malut telah melakukan difusi inovasi. Dimana inovasi dalam Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Malut telah banyak di kembangkan dan tersebar di berbagai OPD mulai tingkat Provinsi hingga tingkat Kabupaten/Kota.

BACA JUGA:DPRD Sahkan APBD Perubahan Maluku Utara 2023 Defisit Setengah Triliun

“Saya berharap penurunan stunting terus di lakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak dalam memanfaatkan potensi di daerah. Dan saya ingin kompetensi Sumber Daya Manusia ditingkatkan terutama kompetensi dalam hal gizi pangan oleh seluruh para pelaku penekan stunting,” ungkapnya.

Wagub mengatakan, Pemerintah Pusat terus berkomitmen untuk membebaskan generasi muda Indonesia dari stunting. Untuk Maluku Utara sendiri prevelensi stunting dari 26,01% di targetkan turun menjadi 14% sebelum tahun 2024.

Berdasarkan data Kemenkes, kata orang nomor dua di Pemprov Malut ini mengaku prevalensi Angka Stunting Maluku Utara di tahun 2022 berada pada 26,1% artinya masih diatas rata-rata nasional yaitu 21,6% sehingga Pemerintah Daerah baik Gubernur dan Bupati/Walikota harus kerja ekstra dalam mencapai target nasional sebesar 14% dengan mengerahkan segala upaya baik sumber daya manusia sampai sumber lainnya.

BACA JUGA:Gubernur Maluku Utara Intens Berkomunikasi, Peluang DOB Sofifi Terbuka

“Semua TPPS secara vertikal harus terus berkomitmen dan berkolaborasi sesuai perannya untuk melakukan berbagai upaya dengan berfokus pada lima pilar strategi nasional percepatan penurunan stunting,” harap Wagub.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara Nuryamin, S.TP., MM., menyampaikan kegiatan Rakor dan Evaluasi TPPS ini merupakan penguatan peran dan fungsi dari TPPS secara berjenjang dan berkesinambungan.

Ia menyampaikan, rapat evaluasi ini dilakukan untuk melihat upaya penekanan stunting oleh Pemprov Malut tahun 2024 sebesar 14% sesuai target nasional.

“Menurut hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan Tahun 2022 menunjukan, Provinsi Malut berhasil menurunkan angka prevalensi stunting sebesar 4,5% dari angka 24,5% pada tahun 2021 menjadi 20% pada tahun 2022”

“Penurunan Stunting di provinsi Maluku Utara berdasarkan data Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021-2022, Maluku Utara mengalami penurunan sebesar 1.4% dari angka 27.5 % menjadi 26.1%, sementara target provinsi maupun target nasional tahun 2024 harus mencapai 14%” lanjut mantan Kepala BKKB Sulawesi Barat ini.(red)