Komisi I Sebut Ada SKPD Pemprov Maluku Utara Dianaktirikan

PUBLIKA-Sofifi, Ada beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang menjadi mitra kerja Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Malut, kurang mendapat perhatian anggaran dari Pemerintah Provinsi Malut.

“Dalam rapat komisi I DPRD Malut dengan mitra kerja, ternyata ada SKPD yang dianaktirikan, seperti Dukcapil, Badan Perbatasan, dan Satpol-PP, padahal SKPD ini sangat penting,” Hal ini disampaikan Anggota Komisi I DPRD Malut Zainal Samad dalam keterangan persnya kemarin.

BACa JUGA:Program Pemprov Malut Rp 1.31 Triliun Ditenderkan, Anggaran 5 SKPD Dominasi

Zainal mengatakan, hasil catatan rapat kerja pihaknya dengan sejumlah SKPD tersebut, dimana bisa dibayangkan daerah provinsi yang begitu besar ini seperti Satpol-PP dan Damkar menampung ratusan pegawai, tetapi tidak ada kantor sendiri sampai saat ini.

“Bahkan peralatan pendukung kerja juga sampai saat ini tidak memadai, bahkan mobil kebakaran saja hanya ada satu unit selama ini, maka itu kami katakan anaktirikan SKPD ini karena tak ada perhatian Gubernur,” ucap dia,

Menurutnya, bahkan alat kelengkapan kebakaran juga sejauh ini untuk SKPD tersebut juga belum lengkap, seperti obat-obatan dan cairan untuk menyemprot api biar padam yang begitu besar hanya memakai rinso dan air biasa.”Sangat disayangkan sebenarnya tak ada perhatian serius sejauh ini,” ujarnya.

BACA JUGA:Fraksi PDIP DPRD Malut Dukung Pangkas Uang Mami dan SPPD

Lanjutnya, seperti dengan Dukcapil terkait dengan penataan KTP, peralatan pendukung dan kantor juga yang belum memiliki sendiri masih satu atap dengan kantor Gubernur.

“Lebih miris lagi anggaran sosialisasi ke kabupaten/kota se Maluku Utara sangat minim. Bahkan diketahui beberapa dinas pagawainya hanya terima gaji saja setiap bulan tak ada tunjangan,” jelasnya.

Lebih jauh lagi ia mengaku, seperti dengan Badan Perbatasan yang tugasnya harus turun di beberapa daerah yang menjadi daerah perbatasan langsung dengan negara luar. Bahkan SKPD tersebut sangat penting harus Gubernur memperhatikan anggaran kerjanya.

“Kenapa kami anggap penting, karena tugas mereka itu berat dimana bisa memantau langsung dilapangan daerah perbatasan yang menjadi pintu masuk warga asing yang ingin bekerja di Maluku Utara,” katanya.

Bahkan itu, ada dua daerah rawan pintu masuk ke Maluku Utara dari negara lain yang harus mereka ini jaga seperti di Morotai dan Halmahera Tengah.”Hanya saja tugas seperti itu butuh anggaran yang cukup besar, tetapi dari pembiayaan APBD SKPD ini tak mendapatkan rutin, apalagi kantor juga masih satu atap dengan kantor Gubernur, ini miris bagi kami,” terangnya.

BACA JUGA:BUMN Tertarik Bangun Bandara Loleo, Gubernur AGK Pembangunan Bertahap

Ia menambahkan, saat ini lagi masuk suasana Pemilu, maka para SKPD ini akan lebih tak lagi menjadi fokus Pemprov Maluku Utara.

“Seharusnya dengan menghadapi Pemilu 2024 nanti, penting bagi catatan untuk Gubernur harus segera menyelesaikan persoalan ini walaupun tak bisa mengakomodir semuanya, tetapi bagaimana bisa mengatasi persoalan di internet sendiri,” pungkasnya.(red)