Fraksi Demokrat DPRD Malut Khawatir Utang Pemprov Membengkak

PUBLIKA-Sofifi, Dengan postur anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) perubahan 2023 Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan defisit ratusan miliar.

Fraksi Partai Demokrat  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Malut memandang perlu diikhtiarkan bertambahnya hutang yang lebih besar karena belum dilunasi hutang bawaan kurang lebih Rp 380 Miliar.

“Tambahan kegiatan 2023 yang sudah selesai tetapi diperkirakan terhutang lagi sehingga tidak saja menyehatkan APBD 2023, tetapi juga menguras energi APBD 2024, pasalnya utang bawaan capai ratusan miliar,”. Hal ini disampaikan Juru Bicara Fraksi Demokrat DPRD Malut, Jasmin Rainu.

BACA JUGA:

DPRD Sahkan APBD Perubahan Maluku Utara 2023 Defisit Setengah Triliun

Wagub : Penurunan Stunting di Maluku Utara Ditarget 14 Persen

Menurutnya, Fraksi Partai Demokrat memahami untuk dilakukan langkah pengketatan dengan pergeseran, rescedule, efisiensi, dan penundaan.

“Prioritas program-program layanan dasar bidang pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olah raga, layanan sosial, pertanian, perhubungan, penyediaan air bersih, perumahan, pengentasan kemiskinan, perlindungan hak perempuan dan anak, harus jadi perhatian”desaknya.

BACA JUGA:Komisi I Sebut Ada SKPD Pemprov Maluku Utara Dianaktirikan

Jasmin juga mendesak pada Gubernur Maluku Utara agar segera melakukan pembayaran kegiatan telah selesai dikerjakan, karena sangat mempengaruhi pada penyerapan anggaran.

“Segera melunasi SPM kegiatan yang sudah diajukan oleh OPD ke BPKAD yang tentunya sudah direkomendasikan oleh tiap komisi, terlebih-lebih proyek-proyek yang sudah 100 persen dikerjakan pihak ketiga yang menggunakan dana sendiri tanpa uang muka,”desaknya.

Ia menambahkan, untuk pembayaran utang lebih efektif harus ditetapkan skema pembayarannya sehingga dapat diketahui apakah seluruhnya dapat dibayarkan atau sebagian terbawa ke APBD Tahun 2024.(red)