Temuan Puluhan Miliar, Pemprov Malut Dapat Opini WDP Dari BPK RI

PUBLIKA-Sofifi, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK memberi Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara TA 2022.

Penyerahan LHP LKPD Pemprov Malut diserahkan langsung Auditor Utama Keuangan Negara VI, Laode Nusriadi, S.E., M.Si., CA, Ak, CSFA, CFrA, ACPA, FCPA, pada Gubernur Malut dan Ketua DPRD Malut melalui rapat paripurna DPRD Malut, Jumat (9/6)

Auditor Utama Keuangan Negara VI, Laode Nusriadi mengaku Pemeriksaan dilakukan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan hasil pemeriksaan BPK juga mengungkapkan temuan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (atau SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak material terhadap kewajaran penyajian LKPD Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2022, yaitu Belanja sebesar Rp.17.253.622.287,59 yang tidak didukung dengan bukti pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan yang lengkap dan sah.

Terdapat Aset tetap tidak dapat ditelusuri dan dijelaskan dokumen sumbenya secara rinci; dan Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp131.548.009.790,18 tidak didukung dengan dokumen sumber pengakuan utang.

Lebih lanjut Laode Nusriadi mengharapkan DPRD dan para pemangku kepentingan memanfaatkan hasil pemeriksaan ini, terutama dalam melaksanakan fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan, serta mengingatkan agar Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk menindaklanjuti Rekomendasi hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.

Pada akhir sambutannya, Laode Nusriadi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Maluku Utara beserta jajaran dan DPRD Provinsi Maluku Utara yang turut mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. Semoga upaya ini turut mewujudkan Provinsi Maluku Utara yang semakin maju, makmur dan sejahtera.(red)