BPK Minta Keterangan Sejumlah Bendahara OPD Pemda Halmahera Utara

Ilustrasi pemeriksaan (dok: istimewa/Fajar.id)

PUBLIKA-Halut, Sejumlah Bendahara di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Utara (Halut) diminta keterangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara,atas  laporan penggunaan anggaran tahun 2022.

Pantauan media ini di Lingkup Pemda Halut pada Selasa (11/04) Bendahara Setwan DPRD Halut dipanggil Petugas BPK ke ruangan bagian Umum Pemda Halut. Terlihat Bendahara Setwan DPRD Halut itu membawa tiga kotak plastik besar berisikan dokumen laporan penggunaan anggaran.

“Iya saya ada menghadap BPK untuk pemeriksaan,”katanya.

BPK melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah bendahara ini secara bergiliran, saat ini BPK meminta agar laporan anggaran harus di lengkapi seusia dengan angaran yang sudah di gunakan sepanjang tahun 2022 lalu. 

Pemeriksaan  kali ini BPK tidak main-main, mulai dari absen hingga ke laporan harus sesuai, jika tidak laporan akan di kembalikan. pemeriksaan tahun ini berbeda dengan pemeriksaan sebelumnya, saat ini BPK lebih teliti lagi terkait dengan pemeriksaan anggaran.

Pantauan media ini di kantor Bupati Halut sejumlah bendahara sibuk menjalani pemeriksaan yang lakukan oleh BPK, pemeriksaan ini hampir sejumlah bendahara mengakui bahwa BPK lebih ketat lagi melakukan pemeriksaan. (Al/red)