PUPR Malut Bersama Komisi III Tinjau Proyek Payahe-Dehepodo

PPK PUPR Malut memberkan penjelasan pada ketua Komisi III Rusihan Jafar (kameja putih) didampingi Anggota Komisi III saat tinjau proyek jalan Payahe-Dehepodo (dok: PUBLIKAmalut.com)

PUBLIKA-Sofifi, Komisi III Dewan
Provinsi (Deprov) Maluku Utara meninjau progres pekerjaan pembangunan ruas
jalan Payahe-Dehepodo. Pembangunan tersebut sumber dana dari dana pinjaman PT
Sarana multi Infrastruktur (SMI) yang saat ini terhenti karena perjanjian
kerjasama pinjaman antara Pemprov dan PT SMI telah berkahir pada akhir November
2022 kemarin.

Peninjauan proyek pembangunan
jalan Payahe-Dehepodo oleh Komisi III DPRD Provinsi Maluku Utara didampingi tim
teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Malut, Kamis (12/1).

Pembangunan ruas jalan
Payahe-Dahepodo kurang lebih 15 kilometer dengan anggaran Rp 44 miliar yang
bersumber dari pinjaman, progres pekerjaan saat Komisi III Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Malut meninjau sudah mencapai 70 persen, sebagian
ruas telah diaspal, selain itu kurang lebih 10 kilo telah selesai disertu,
tinggal tersisa  3 kilo meter yang belum disertu.

“berdasarkan informasi dari
dinas teknis, dari progres Pekerjaan ini sudah capai 70 persen, namun dari
anggaran Rp 44 miliar, baru dicairkan Rp 20 miliar lebih,  saat ini
pekerjaan terhenti sementara, karena perjanjian kerjasama pinjaman antara
Pemprov dan PT SMI telah berkahir pada akhir November 2022 kemarin, sehingga
kami bersama Pemprov mencari solusi,”Hal ini dikatakan Ketua Komisi III DPRD
Maluku Utara Rusihan Jafar didampingi PPK PUPR Malut  Faris Abdulbar saat dikonfirmasi wartawan usai
meninjau proyek tersebut, Kamis (12/1).

Rusihan mengaku sekitar 10
kilometer ruas jalan yang telah sertu ini tinggal pengaspalan (hotmix), namun
pihak ketiga (rekanan/kontraktor) tengah dihadapkan dengan naiknya harga bahan
baku. Hal ini berimbas terhadap realisasi pekerjaan sebab tidak ada penyesuaian
harga.

“Menurut rekanan ada
kenaikan harga bahan baku pengaspalan, tetapi tidak ada penyesuaian harga. Ini
berimbas terhadap progres pembangunan ruas jalan Payahe-Dehepodo,”
jelasnya.

Politisi Partai Perindo itu
berharap ruas jalanPayahe-Dehepodo sekitar 10 kilometer yang telah disertu itu
dapat dituntaskan pengaspalan, meskipun menggunakan anggaran APBD.

“Saat ini Pemprov sudah
anggarankan Rp 48 miliar di APBD 2023 untuk pengembalian pokok dan bunga
pinjaman, namun perjanjian kerjasama antara Pemprov dan PT SMI telah berkahir,
makanya kami akan koordinasi dengan pihak terkait agar anggaran tersebut dapat
digunakan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang sebelumnya dibiayai pinjaman
PT SMI,”harapnya.

Rusihan menambahkan,ruas jalan
Payahe-Dehepodo ini jika tuntas dapat menghubungkan antara Tidore Kepulauan dan
Kabupaten Halmahera Selatan, maka dari itu pembangunan jalan ini sangat penting
untuk mempermuda arus transportasi barang.

”jika ruas jalan Payahe-Dahepodo
tuntas dibangun, saya yakin arus barang makin lancar, terutama hasil perkebunan
masyarakat, karena telah terhubung arus transportasi antara Kecamatan Oba Kota
Tidore Kepulauan dan daratan Gane Kabupaten Halmahera Selatan, ini kami
harapkan,”kata Rusihan. (red)