Komisi IV Dorong Pembentukan Pansus ‘Telusuri’ TTP Nakes RSUD Chasan Boesoirie

Ketua Komisi IV DPRD Malut Haryadi Ahmad (dok:PUBLIKAmalut.com)

PUBLIKA-Sofifi, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara meminta pada pimpinan DPRD agar segera dibentuk panitia khusus (Pansus) untuk menelusuri aliran dana tunggakan tunjangan tambahan penghasilan (TTP) tenaga kesehatan RSUD Chasan Boesoirie selama 15 bulan.

Ketua Komisi IV DPRD Malut Haryadi Ahmad mengatakan meskipun pemerintah Provinsi Malut ambil alih pembayaran tunggakan TTP, namun perlu ditulisuri penyebab sehingga TTP tidak bayar selama 15 bulan.

”Memang Pemprov Malut ambil alih pembayaran tunggakan TTP Nakes, namun harus ditelusuri, penyebabnya maka diperlukan Pansus,”katanya.

 Hariyadi mengatakan, jika Pemprov ambil alih, maka Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba harus menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) terbaru tentang pembayaran TTP Nakes, jika sumber anggarannya berasal dari luar badan layanan umum daerah (BLUD) RSUD CB Ternate.

“Nah, wakatu rapat dengan Gubernur kemarin kan disepakati menggunakan dana yang tersedia di Dinas Kesehatan Provinsi kurang lebih Rp 20 Miliar, memang sudah disepakati tapi harus ada Pergub-nya,”kata Haryadi saat dikonfirmasi wartawan Kamis kemarin.

Politisi Partai Bulan Bintang, Sejak dialihkan ke BLUD, RSUD salah satu sumber pendapatan daerah, terdapat surplus beberapa tahun kemarin, namun kenapa TTP Nakes tidak dibayar sampai 15 bulan.

”Beberapa tahun kemarin kan surplus, tapi kenapa TTP Nakes tidak bayar ini yang aneh dan perlu ditelusuri,”ujarnya.

Ia menambahkan, Komisi IV pada dasarnya mendukung langkah pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk menelusuri lebih jauh permasalahan tersebut. Sebab, pendapatan RSUD CB Ternate selama beberapa tahun terakhir selalu memenuhi target

“Kalau ada pansus maka bisa dilakukan langkah yang lebih spesifik, salah satunya dengan memanggil mantan Direktur RSUD CB Ternate,” tandasnya.(red)