Menteri PU Beri Perhatian Khusus pada Air Bersih dan Jalan di Maluku Utara

PUBLIKA-Tidore, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menyoroti pemenuhan kebutuhan air bersih dan peningkatan layanan jalan serta jembatan di Maluku Utara. Dua sektor ini menjadi perhatian pemerintah pusat untuk memperkuat konektivitas dan memperluas pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan.

Hal itu disampaikan saat Dody melakukan kunjungan kerja di Maluku Utara, Rabu (28/10/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia meninjau pekerjaan pengeboran air baku di Tidore serta kondisi infrastruktur jalan di Kota Ternate dan Tidore.

Menteri PU didampingi Plt. Direktur Pembangunan Jalan, Moch. Iqbal Tamher. Turut hadir Gubernur Maluku Utara, jajaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara, Sultan Tidore, Sultan Ternate, serta empat kepala unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian PU di wilayah Maluku Utara.

Keempat UPT tersebut yakni Plt. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara, Abdul Hamid Payapo; Plt. Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS), Budi Prasetyo; Plt. Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK), Naomi; serta Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK), Andi.

Dalam arahannya, Dody menegaskan bahwa akses air bersih harus menjadi salah satu prioritas pembangunan karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Pemerintah, menurutnya, perlu memastikan penanganan persoalan air bersih dilakukan secara terencana dan segera, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan yang memadai.

Salah satu upaya yang tengah dilakukan adalah pengeboran air baku di Tidore. Pekerjaan yang dilaksanakan melalui UPT Kementerian PU tersebut ditargetkan mendukung pemenuhan kebutuhan air masyarakat pada 2026.

Namun, pemanfaatannya tetap membutuhkan kesiapan infrastruktur pendukung agar sumber air yang tersedia dapat diolah dan disalurkan secara optimal kepada masyarakat.

Selain air bersih, Dody juga menekankan pentingnya peningkatan layanan jalan dan jembatan untuk membuka akses antardaerah. Perhatian tersebut mencakup wilayah yang masih menghadapi keterbatasan konektivitas, termasuk Pulau Halmahera dan Pulau Taliabu.

Infrastruktur jalan dan jembatan dinilai memiliki peran penting dalam memperlancar mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta mendukung aktivitas ekonomi. Di wilayah kepulauan seperti Maluku Utara, konektivitas yang memadai juga menjadi bagian penting dalam mendorong pemerataan pembangunan antardaerah.

Dody turut meminta seluruh UPT Kementerian PU memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sinergi tersebut diperlukan agar program pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan daerah dan mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.

Tak hanya itu, seluruh UPT diminta lebih peka terhadap berbagai persoalan strategis di daerah, termasuk merespons secara cepat dan tepat kejadian bencana yang berpotensi mengancam keselamatan warga serta merusak infrastruktur.

Melalui kunjungan tersebut, Kementerian PU mendorong pembangunan infrastruktur di Maluku Utara agar semakin terintegrasi, mulai dari pemenuhan kebutuhan air bersih hingga peningkatan konektivitas jalan dan jembatan.(red)