Komisi III Deprov Tinjau Progres Pembangunan Ruas Jalan Payahe-Dehepodo

Komisi III DPRD tinjau progres pembangunan ruas jalan Payahe-Dahepodo (dok:PUBLIKAmalut.com/Ilos)

PUBLIKA-Sofifi, Komisi III Dewan Provinsi (Deprov) Maluku Utara meninjau progres pekerjaan pembangunan ruas jalan Payahe-Dehepodo. Pembangunan tersebut sumber dana dari dana pinjaman PT Sarana multi Infrastruktur (SMI) yang saat ini terhenti karena perjanjian kerjasama pinjaman antara Pemprov dan PT SMI telah berkahir pada akhir November 2022 kemarin.

Peninjauan proyek pembangunan jalan Payahe-Dehepodo oleh Komisi III DPRD Provinsi Maluku Utara didampingi tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Malut, Kamis (12/1).

Pembangunan ruas jalan Payahe-Dahepodo kurang lebih 15 kilometer dengan anggaran Rp 44 miliar yang bersumber dari pinjaman, progres pekerjaan saat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Malut meninjau sudah mencapai 70 persen, sebagian ruas telah diaspal, selain itu kurang lebih 10 kilo telah selesai disertu, tinggal tersisa  3 kilo meter yang belum disertu.

“berdasarkan informasi dari dinas teknis, dari progres Pekerjaan ini sudah capai 70 persen, namun dari anggaran Rp 44 miliar, baru dicairkan Rp 20 miliar lebih,  saat ini pekerjaan terhenti sementara, karena perjanjian kerjasama pinjaman antara Pemprov dan PT SMI telah berkahir pada akhir November 2022 kemarin, sehingga kami bersama Pemprov mencari solusi,”Hal ini dikatakan Ketua Komisi III DPRD Maluku Utara Rusihan Jafar saat dikonfirmasi wartawan usai meninjau proyek tersebut, Kamis (12/1).

Rusihan mengaku sekitar 10 kilometer ruas jalan yang telah sertu ini tinggal pengaspalan (hotmix), namun pihak ketiga (rekanan/kontraktor) tengah dihadapkan dengan naiknya harga bahan baku. Hal ini berimbas terhadap realisasi pekerjaan sebab tidak ada penyesuaian harga.

“Menurut rekanan ada kenaikan harga bahan baku pengaspalan, tetapi tidak ada penyesuaian harga. Ini berimbas terhadap progres pembangunan ruas jalan Payahe-Dehepodo,” jelasnya.

Politisi Partai Perindo itu berharap ruas jalanPayahe-Dehepodo sekitar 10 kilometer yang telah disertu itu dapat dituntaskan pengaspalan, meskipun menggunakan anggaran APBD.

“Saat ini Pemprov sudah anggarankan Rp 48 miliar di APBD 2023 untuk pengembalian pokok dan bunga pinjaman, namun perjanjian kerjasama antara Pemprov dan PT SMI telah berkahir, makanya kami akan koordinasi dengan pihak terkait agar anggaran tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang sebelumnya dibiayai pinjaman PT SMI,”harapnya.

Rusihan menambahkan,ruas jalan Payahe-Dehepodo ini jika tuntas dapat menghubungkan antara Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Selatan, maka dari itu pembangunan jalan ini sangat penting untuk mempermuda arus transportasi barang.

”jika ruas jalan Payahe-Dahepodo tuntas dibangun, saya yakin arus barang makin lancar, terutama hasil perkebunan masyarakat, karena telah terhubung arus transportasi antara Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan dan daratan Gane Kabupaten Halmahera Selatan, ini kami harapkan,”kata Rusihan.(red)