Tuntut TPP, Nakes RSUD Chasan Boesoerie Demo Gubernur Maluku Utara

Tenaga Kesehatan RSUD Chasan Boesoerie gelar aksi di Kantor Gubernur Maluku Utara (dok: istimewa)

PUBLIKA-SOFIFI, Puluhan tenaga kesehatan (Nakes) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoerie melakukan aksi di depan Kantor Gubernur Maluku Utara untuk mendesak pada Gubernur Malut KH Abdul Gani Kasuba segera ambil kebijakan membayar utang tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP).

 aksi para petugas media ini bergabung dengan Lembaga Pengawasan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Provinsi Maluku Utara, melakukan orasi di depan Kantor Gubernur Malut, dengan meminta pada Gubernur Maluku Utara segera melakukan evaluasi terhadap Petinggi pengelola RSUD Chasan Boesoerie Ternate.

Kordinator Aksi Zainal Ilyas mengaku sejumlah permasalahan yang terjadi pada RSUD Chasan Boesoeri yang saat ini tidak ditindak lanjuti oleh pihak manajemen atas hak pegawai.

”Hak-hak para tenaga kesehatan RSUD Chasan Boesoerie tidak pernah direalisasikan, yakni TPP, Jasa BPJS, Jasa Medik dan jasa Covid-19 yang sudah menjadi hutang bertahun – tahun tidak diselesaikan hingga menjadi temuan BPK Perwakilan Maluku Utara,”katanya.

Atas permasalahan tersebut, medesak kepada Gubernur Maluku Utara segera copot Jabatan Wakil Direktur Keuangan RSUD Chasan Boesoerie serta mutasikan segera sejumlah pejabat lainnya yang dinilai gagal dalam menjalankan tugasnya.

”pejabat di RSUD Chasan Boesoerie cenderung membuat kelompok – kelompok yang saling berseteru satu dengan lainnya, serta menciptakan kegaduhan yang mempengaruhi pelayanan rumah sakit, untuk itu kami minta segera dicopot,”desaknya.

 Mendesak Gubernur Maluku Utara agar dapat memberikan arahan dan masukan kepada Plt. Direktur RSUD Chasan Boeosoerie, agar lebih focus pada penyelesaian masalah rumah sakit bukannya malah membuat kebijakan – kebijakan yang dapat menimbulkan kegaduhan di rumah sakit.

“Kami minta pada Gubernur Malut agar memberikan arah kebijakan pada Plt Direktur RSUD Chasan Boesoerie, agar lebih fokus menyelesaikan masalah internal terutama, terkait dengan hak-hal pada tenaga medis,”ucapnya.

Masa aksi endesak kepada BPKAD Provinsi Maluku Utara Segera menyelesaikan hutang hak-hak para tenaga kesehatan di RSUD Chasan Boesoerie, masa aksi meminta kepada Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara agar segera memanggil pihak manajemen RSUD Chasan Boesoerie berkaitan dengan hutang yang hingga saat ini tidak diselesaikan.

“jika tuntutan kami tidak tindak lanjut oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, para tenaga kesehatan di RSUD Chasan Boesoerie akan melakukan mogok kerja untuk melakukan aksi susulan dengan melibatkan kurang lebih 800 tenaga kesehatan di RSUD Chasan Boesoerie,”tegasnya.(red)