KUA-PPAS Malut Tahun 2022 Dirancang Surplus Rp 85 Miliar

Gubernur Malut KH Abdul Gani Kasuba sampaikan KUA-PPAS tahun 2022 ke DPRD Malut melalui sidang paripurna. (Dok : Subag Humas Deprov  Malut untuk Publikamalut.com)

PUBLIKA-SOFIFI, Gubernur Maluku Utara KH Abdul Gani Kasuba menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2022,  untuk mendapatan daerah Rp 2.9 Triliun sementara belanja daerah Rp 2.87 triliun sehingga  surplus Rp 85 miliar.

Rancangan KUA-PPAS tahun 2022 disampaikan  ke DPRD Malut melalui rapat paripurna yang dipimpin langsung ketua DPRD Malut Kuntu Daud didampingi wakil ketua DPRD Muhammad Abusama saksikan anggaran DPRD Malut dan pimpinan SKPD Malut, Senin (26/7/2021)

Gubernur Maluku Utara KH Abdul Gani Kasuba dalam sambutannya mengatakan pendapatan daerah, untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah secara optimal, maka pendapatan daerah tahun anggaran 2022, dirancang sebesar 2,9 Triliun Lebih. “ rencana pendapatan daerah terdiri Pendapatan Asli Daerah sebesar 619,43 Miliar lebih, Pendapatan Transfer, dirancang 2,297 Triliun lebih, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, sebesar 39.44 Miliar lebih,”ungkapnya.

Sementara kebijakan belanja daerah, yang diarahkan untuk membiayai prioritas daerah serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap perangkat daerah, maka anggaran belanja daerah Tahun 2022 dirancang sebesar 2,87 Triliun lebih, “belanja daerah tahun 2022 belanja operasi sebesar 1,97 Triliun lebih, belanja modal sebesar 662 Miliar lebih, belanja tak terduga sebesar 25 Miliar rupiah, dan belanja transfer 212,66 Miliar. Dengan demikian APBD Tahun 2022 dirancang Surplus sebesar 85 Miliar Rupiah,”ungkapnya

Lanjut Gubernur Malut, pembiayaan daerah  tahun 2022 terdiri atas komponen penerimaan pembiayaan daerah berupa SiLPA tahun anggaran sebelumnya diperkirakan sebesar 65 Miliar rupiah, komponen pengeluaran pembiayaan daerah berupa pembayaran pokok pinjaman dalam negeri sebesar 150 Miliar, dan pembiayaan Netto sebesar 85 Miliar, serta SiLPA Tahun Berkenaan sebesar Nol.

Gubernur AGK menuturkan, target pendapatan dan belanja daerah tersebut dirancang dengan memperhatikan kondisi keuangan Negara yang akibat dampak pandemi Covid-19 saat ini mengalami penurunanan pendapatan, dan diperkirakan berdampak sampai tahun 2022. “ mencermati perkembangan, ekonomi daerah, nasional dan global maka tahun 2022 diperlukan kebijakan fiskal yang responsif, antisipatif dan komprehensif, sehingga dapat menjawab berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi termasuk dampak Pandemi Covid-19, dan menjaga keberlanjutan program pembangunan beserta upaya pencapaian target-target pembangunan daerah yang telah ditetapkan,”ungkapnya.

Pada tahun 2022, khusus untuk belanja modal, belanja pembangunan Infrastruktur masih menjadi skala prioritas, terutama infrastruktur di Ibukota Sofifi. Selain itu,  orang nomor satu di Pemprov Malut sampaikan pula prioritas pembangunan pada Tahun 2022 diarahkan pada pembangunan kawasan  desa mandiri percontohan. Implementasi Kartu Maluku  Utara yang terdiri dari: Kartu Sehat, Kartu Cerdas dan Kartu Tumbuh, Serta Penanganan, Pemulihan dan pencegahan Dampak Pandemi Covid-19.

“Pada umumnya kebijakan belanja APBD 2022 untuk membiayai program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah  sebagai bentuk tindaklanjut dari upaya mewujudkan Visi“Maluku Utara SEJAHTERA”, dan 5 (lima) Misi Gubernur dan Wakil Gubernur,”kata AGK mengakhiri.(*)