Sopir Angkot dan GMNI Kepung Kantor Bupati Halut Tolak Kenaikan BBM

Para Sopir Angkot dan Mahasiswa menggelar aksi di depan Kantor Bupati Halmahera Utara (dok:Al/PUBLIKAmalut.com)

PUBLIKA-Tobelo, Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan di naikan oleh Pemerintah Pusat, hal ini membuat sejumlah supir angkutan umum dan Pengurus Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Halut, melakukan aksi demonstrasi penolakan harga BBM di Depan Polres Halut dan Kantor Bupati.

Bukan hanya kenaikan harga BBM yang di soroti, masa juga menyoroti terkait dengan stok BBM yang ada di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), karena terkesan stok BBM di setiap SPBU ini tidak mampu melayani kendaraan yang ada di Halut.

Koordinator aksi Wison Musa mengatakan aksi  ini  untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten, agar menyikapi kenaikan serta kelangkaan BBM di Halmahera Utara.

“GMNI akan bersama rakyat untuk mengawal kegiatan ini dimana rakyat masih tertindas, maka kami akan bersama dengan rakyat untu mengawal masalah ini karena dampak dari kenaikan BBM akan berdampak pada masyarakat kecil,”jelasnya Kamis (1/9)

Dimana lanjutnya, permainan atas kelangkaan BBM pihak Pertamina terlibat dalam kegiatan penimbunan ini, sehingga dibutuhkan kerja ekstra dari Pemkab atas permasalahkan ini.

“Kami tahu bahwa kebijakan yang mengatur  subsidi BBM adalah kebijakan pemerintah pusat tetap pada prinsipnya dibutuhkan kerja dan peran dari pemerintah daerah Dalam mengatur masalah subsidi agra dapat diperuntukkan terhadap masyarakat menengah kebawa dan tepat sasaran bukan hanya kepada oknum pengusaha untuk kepentingan bisnis mereka,”ujarnya 

Masa aksi juga menyoroti, penempatan keamanan tidak berdampak pada pihak SPBU yang mana masyarakat sulit untuk mendapatkan BBM tersebut, sehingga perlu dievaluasi semua kebijakan dan surat edaran sehingga semua pihak dapat mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah daerah.

“Dari data bahwa ada penimbunan minyak di berbagai SPBU, sehingga terjadi kelangkaan minyak dan menyebabkan kegiatan masyarakat terganggu dimana Penyelewengan itu berdampak pada masyarakat sehingga masyarakat tidak dapat mengakses BBM bersubsidi tersebut,”ungkapnya 

Untuk itu, masa aksi mendesak  kepada pihak penegakan hukum untuk segara Melaksanakan Razia BBM serta usut tuntas mafia minyak untuk kepentingan bisnis dan usaha lainnya serta kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pertanggungjawaban terhadap kelangkaan BBM tersebut.

“maki mendesak pada aparat hukum agar menindak pada pelaku usaha yang sengaja menimbun BBM’desaknya.

Sementara staf ahli Bupati Halut Muhlan Ando menuturkan, pada kesempatan ini pihaknya merasa bersyukur dapat menyaksikan satu agenda penting dari GMNI sebagai penyambung hati masyarakat, sehingga Pemkab menyampaikan terimakasih atas kegiatan aksi ini.

“Segala hal-hal yang berkaitan dengan tuntutan akan dijelaskan oleh OPD yang berwajib untuk disampaikan kepada pemerintah daerah,”singkatnya.(Al/red)