Gubernur Sherly Ajukan Status Sofifi dan Usulan Rp2,9 Triliun ke DPR RI

PUBLIKA-Ternate,  Di balik capaian pertumbuhan ekonomi tertinggi nasional, Maluku Utara masih menyimpan persoalan mendasar: keterisolasian wilayah dan timpangnya akses pembangunan. Hal ini disampaikan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dalam pertemuan strategis bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Gamalama Ballroom, Bela Hotel Ternate, Rabu (22/4).

Dalam forum masa reses persidangan IV itu, Sherly memaparkan paradoks ekonomi daerahnya. Meski mencatat pertumbuhan ekonomi mencapai 34 persen (year on year) pada 2025—tertinggi di Indonesia—manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh masyarakat.

“Angka pertumbuhan ini tidak berbanding lurus dengan pemerataan. Masalah utamanya adalah konektivitas. Sekitar 60 persen penduduk adalah petani dan 20 persen nelayan, namun mereka kesulitan menjangkau pasar karena akses jalan dan jembatan belum memadai,” ujar Sherly.

Di hadapan Komisi V, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengajukan proposal pembangunan infrastruktur senilai Rp2,9 triliun. Usulan tersebut difokuskan pada pembenahan konektivitas antarwilayah yang selama ini menjadi penghambat distribusi barang dan mobilitas masyarakat.

Salah satu prioritas utama adalah perbaikan jalan provinsi melalui skema Inpres Jalan Daerah (IJD) dengan nilai usulan Rp789 miliar. Sherly menyoroti bahwa pada 2025, Maluku Utara hanya memperoleh alokasi Rp300 miliar untuk jalan kabupaten, sementara jalan provinsi masih banyak yang belum tersentuh.

Selain itu, Pemprov juga mendorong percepatan pembangunan Sofifi sebagai ibu kota provinsi dengan kebutuhan anggaran Rp686 miliar. Rencana ini mencakup pembangunan stadion, pasar higienis, terminal, gedung pemadam kebakaran, hingga peningkatan fasilitas rumah sakit.

Sherly juga menekankan pentingnya pembangunan ruas jalan Maba–Sagea yang akan menghubungkan dua kawasan industri besar di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur. Dengan nilai investasi mencapai puluhan miliar dolar AS di kedua wilayah tersebut, konektivitas dinilai krusial untuk memangkas waktu tempuh dari 10 jam menjadi sekitar 2 jam.

Tak hanya itu, akses menuju Bandara Cekel juga menjadi perhatian, dengan usulan pengaspalan ruas Trans Kie Raha senilai Rp348 miliar. Proyek ini diharapkan dapat memangkas waktu tempuh dari Sofifi ke bandara dari 3,5 jam menjadi sekitar 1 jam.

Di sisi lain, Sherly menyoroti persoalan struktural Kota Sofifi yang hingga kini belum memiliki status administratif mandiri meski telah 26 tahun ditetapkan sebagai ibu kota provinsi. Kondisi ini dinilai menghambat akses terhadap program bantuan kementerian.

“Kami berharap Komisi V dan Kemendagri dapat mendorong Sofifi memiliki kode wilayah sendiri agar percepatan pembangunan bisa berjalan optimal,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Pemprov Maluku Utara juga melaporkan kebutuhan anggaran penanganan bencana. Tercatat, sekitar Rp23,7 miliar dibutuhkan untuk perbaikan lebih dari 300 rumah terdampak banjir di Halmahera Utara dan Halmahera Barat. Sementara itu, pascagempa berkekuatan 7,6 SR, diperlukan Rp28,7 miliar untuk rehabilitasi rumah warga dan rumah ibadah di Ternate dan Batang Dua.

Di sektor transportasi, Sherly meminta dukungan pembangunan sejumlah pelabuhan penyeberangan di wilayah kepulauan seperti Pulau Rao, Kasiruta, Mandioli, Loloda, hingga Pulau Hiri. Ia juga mengusulkan penambahan frekuensi kapal Tol Laut dari satu kali menjadi dua kali dalam sebulan guna menekan biaya logistik.

Tak kalah penting, Pemprov mengajukan subsidi angkutan barang bagi petani serta bantuan bus sekolah untuk menjangkau wilayah terpencil.

“Tanpa konektivitas jalan, jembatan, dan pelabuhan, biaya logistik akan tetap tinggi. Rakyat akan terus bertanya apa manfaat hilirisasi jika mereka tidak merasakannya. Ini yang kami titipkan kepada Komisi V,” tutup Sherly.(red)