Ketua Deprov Dukung Langkah Pemprov Ambil Alih Pengelolaan Pelabuhan Bastiong

Ketua DPRD Malut Kuntu Daud (dok: Glen Ipy for Publikamalut.com)

SOFIFI-PUBLIKA, Rencana Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengambil alih pengelolaan pelabuhan Bastiong Ternate untuk mendorong sumber pendapatan asli daerah direspon baik dan didukung oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Malut Kuntu Daud, menurutnya pelabuhan Bastiong merupakan pelabuhan lokal sehingga pengelolaan harus oleh pemerintah daerah.

Kuntu menuturkan sudah saatnya pemerintah daerah membuat gebrakan di semua sektor dalam rangka menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD).“Kita tahu saat ini APBD kita masih kecil, dan kita tidak bisa bergantung saja pada transfer pusat.Solusinya, PAD harus digenjot,” ujar Kuntu saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (12/2)

Politisi PDI-P itu mengaku sektor perhubungan di Maluku Utara yang selama ini belum dikelola secara maksimal, padahal kita daerah kepulauan sehingga akses dari kabupaten ke kabupaten/kota lain membutuhkan tranportasi laut.

“ sesuai ketentuan dan status hierarki, Pelabuhan Bastiong itu masuk pelabuhan penumpan lokal. Yang kecil-kecil begini kan masa dikelola oleh BUMN dalam hal ini PT. Pelindo. Biarlah daerah yang mengelola pelabuhan lokal, Pelindo kab perusahaan besar,” jelas Kuntu.

Meski begitu, Ketua DPRD mengingatkan agar Gubernur mengawal betul sektor pendapatan yang dikelola oleh daerah, pasalnya sangat rawan tindakan oknum-oknum yang mau meraup keuntungan pribadi. “Kita tahu ada beberapa orang di Samsat yang harus berurusan dengan aparat penegak hukum (APH) gara-gara dugaan penyelewengan,” tegas Kuntu Daud, 

Sebelumnya Gubernur KH. Abdul Gani Kasuba telah mengeluarkan surat yang ditujukan ke Menteri Perhubungan RI, di Jakarta pada 7 Januari 2022, perihal pengelolaan Pelabuhan Bastiong. Pasalnya pengelolaan pelabuhan Bastiong Ternate masih ditangan PT Pelindo.(red)