Kepala Desa Kepung Kantor BPKAD Halut
Asosiasi Pemerintah Desa Halmahera Utara menggelar aksi dengan membakar ban bekas di depan Kantor BPKAD Halut.(dok: Faisal/Publikamalut.com) |
PUBLIKA-HALUT, Lantaran penghasilan tetap pemerintah desa belum dibayar tiga bulan, sejumlah Kepala Desa di Halmahera Utara(Halut) mengepung kantor Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Para kades itu merasa kesal dengan Kepala BPKAD Halut, Mahmud Lasidji, belum merealisasikan janjinya, membayar penghasilan tetap pemerintah desa tersebut. Mereka mendatangi kantor Bappeda yang sementara ditempati BPKAD, namun Kepala BPKAD tidak ada, sehingga melampiaskan amarah, membakar ban bekas, dan menutup jalan.
Tak lama, Sekretaris Daerah (Sekda) Erasmus J Papilaya yang didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Wenas Rompis, Kepala Kesbangpol F Nelson Sahetapy, dan Bendahara BPKAD, Suyeti Amir, menemui mereka.
Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Halut, Tomy Moses mengatakan, kedatangan masa aksi hanya ingin menemui Mahmud Lasidji untuk meminta kejelasannya.
“Kedatangan teman-teman Kades ini hanya ingin perjuanglan hak-hak mereka. Kita juga butuh kepastian karena Kaban Keuangan ini sudah berulang kali menjanjikan,”katanya, Kamis (30/12).
Tomy meminta Kaban Keuangan merealisasikan hak-hak para Kades.”Jangan ditunda-tunda lagi,”tandasnya.
Sementara, Sekda Erasmus meminta para Kades bersabar, dan memahami situasi yang ada karena semua hak-hak akan dibayar.
Ada cara lain untuk dikomunikasikan, bukan dengan membakar ban, apalagi menitup jalan.
“Kalian ini pimpinan di desa, seharusnya tidak seperti itu. Harus mampu pengendalian, kesabaran, dan komunikasi,”ketusnya.
Selain itu, Bendahara Keuangan BPKAD mengatakan, pihaknya telah diperintahkan Kaban Keuangan untuk mengecek Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang telah disiapkan. Dan, tercatat ada enam kecamatan yang direalisasikan sampai Oktober. “Enam Kecamatan yaitu Galela Utara, Malifut, Galela, Galela Selatan, Kao Teluk dan Tobelo Utara,”ungkapnya.
“Realisasi di enam kecamatan ini dikhususkan bagi umat Kristen. Untuk yang Muslim belum direalisasi dan dimohon untuk bersabar,”tambahnya. (tr-01/red).