Terima DIPA 2025, Pj Gubernur Malut Siap Laksanakan Arahan Presiden 

PUBLIKA-Jakarta, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2025 kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam sebuah acara di Istana Negara, Selasa (10/12/2024).

Penyerahan ini turut dihadiri para Menko, Menteri, Kepala Lemabaga Negara, serta seluruh Gubernur di Indonesia, termasuk Penjabat (Pj) Gubernur Maluku Utara, Syamsuddin A. Kadir.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan pembangunan nasional.

Ia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran demi mendukung transformasi menuju Indonesia Emas 2045.

“APBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan dengan kehati-hatian. Kita punya cita-cita tinggi, tetapi harus mengelola ekonomi secara hati-hati dan terencana dengan baik,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden juga menginstruksikan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi belanja negara, mengurangi pemborosan, dan melakukan penghematan di berbagai sektor.

“Dalam menghadapi tantangan yang tidak menentu, kita harus waspada. Kita harus berhemat dan mengurangi kebocoran anggaran,” ucapnya.

BACA JUGA:DPRD Sahkan APBD Maluku Utara 2025 Rp 3.3 Triliun

Selain penyerahan DIPA dan TKD, acara ini juga menjadi momen peluncuran e-katalog terbaru tahun 2025. E-katalog versi 6.0 tersebut diharapkan dapat mempermudah proses pengadaan barang dan jasa di berbagai instansi, sekaligus meningkatkan transparansi dan efisiensi.

Pj. Gubernur Maluku Utara, Syamsuddin A. Kadir, menyatakan kesiapannya untuk mengimplementasikan arahan Presiden di wilayahnya.

Lanjut Samsuddin berkomitmen memastikan pengelolaan anggaran daerah yang efektif serta mendukung langkah-langkah efisiensi dan akuntabilitas belanja negara.

“Tentu apa yang menjadi arahan pak Presiden akan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, terutama dalam pengelolaan keuangan,”ujar Pj. Gubernur.(red)