Pemkab Kepulauan Sula Percepat Digitalisasi Keuangan, SP2D Online dan KKPD Mulai Dimatangkan
PUBLIKA-Sanana, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Sula terus menggenjot transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu langkah yang ditempuh yakni mematangkan penerapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) guna menciptakan sistem transaksi keuangan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Upaya tersebut diwujudkan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Penerapan SP2D Online dan KKPD yang berlangsung selama empat hari, 19–22 November 2026, di The Grand Platinum Hotel, Jakarta.
Kegiatan ini melibatkan aparatur pengelola keuangan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kepulauan Sula.
Digitalisasi keuangan ini menjadi langkah penting pemerintah daerah dalam meninggalkan pola transaksi konvensional menuju sistem pembayaran elektronik yang dinilai lebih efektif, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula, Gina S. Tidore, mengatakan penerapan SP2D Online dan KKPD merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk membangun tata kelola keuangan yang modern dan bertanggung jawab.
Menurutnya, sistem digital tidak hanya bertujuan memenuhi ketentuan pemerintah pusat, tetapi juga menjadi instrumen untuk menekan kesalahan administrasi, mempercepat proses pencairan dana, serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Penerapan SP2D Online dan KKPD ini bukan sekadar pemenuhan regulasi, melainkan langkah konkret Pemkab Kepulauan Sula dalam menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang modern, transparan, dan akuntabel. Dengan sistem digital, potensi kesalahan administrasi maupun keterlambatan pencairan dapat kita tekan semaksimal mungkin,” ujar Gina, Jumat (20/11/2026).
Ia menegaskan, keberhasilan penerapan sistem tersebut sangat bergantung pada kesiapan dan kemampuan aparatur pengelola keuangan di setiap OPD. Karena itu, seluruh peserta diminta serius mengikuti setiap materi dan simulasi teknis selama Bimtek berlangsung.
“Kami berharap pasca-Bimtek ini, seluruh pengelola keuangan di masing-masing OPD memiliki pemahaman teknis yang seragam dan siap mengoperasikan sistem ini secara optimal. Dengan demikian, serapan anggaran daerah dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran demi mendukung kelancaran pembangunan serta pelayanan publik bagi masyarakat Kepulauan Sula,” katanya.
Dalam Bimtek tersebut, peserta mendapatkan materi mengenai pengoperasian aplikasi, mekanisme verifikasi transaksi, hingga langkah-langkah mengantisipasi risiko dalam pelaksanaan transaksi non-tunai.
Melalui penerapan SP2D Online, Pemkab Kepulauan Sula berharap proses pencairan anggaran dapat berlangsung lebih praktis dan efisien. Sementara penggunaan KKPD diharapkan mampu mengurangi transaksi tunai, memperkuat keamanan pembayaran, serta meningkatkan ketertiban administrasi dan pertanggungjawaban belanja pemerintah.
Gina menambahkan, optimalisasi kedua sistem tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat realisasi anggaran sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD.
Pemkab Kepulauan Sula pun menargetkan digitalisasi transaksi keuangan dapat diterapkan secara optimal di seluruh OPD, sehingga setiap belanja pemerintah lebih terkontrol dan program pembangunan maupun pelayanan publik dapat berjalan tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(tox/red)






