Pemprov Malut Diminta Pertimbangkan Pinjaman, Wakil Ketua DPRD : Jangan Menambah Utang
PUBLIKA-Sofifi, Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara meminjam dana sebesar Rp500 miliar dari perbankan untuk membiayai program pembangunan dalam APBD Tahun Anggaran 2027 mulai mendapat sorotan dari DPRD.
Wakil Ketua DPRD Maluku Utara, Is Suaib, saat di konfirmasi akhir pekan kemarin mengatakan menilai rencana pinjaman tersebut belum tentu diperlukan. Pasalnya, proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Malut pada 2027 ditargetkan mencapai sekitar Rp1,8 triliun. Angka tersebut dinilai cukup besar untuk menopang kebutuhan belanja daerah.
Suaib menegaskan, rencana pinjaman itu masih dalam tahap pembahasan dan nantinya akan dikaji lebih lanjut oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
“Belum ada keputusan. Nanti kita lihat dalam pembahasan di Banggar DPRD,” ujarnya.
Menurut Suaib, jika melihat struktur APBD 2027, kemampuan fiskal daerah sebenarnya cukup memadai. Terlebih, alokasi belanja modal dalam rancangan anggaran tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp1 triliun.
Ia pun mempertanyakan urgensi penarikan pinjaman baru apabila kemampuan anggaran yang tersedia masih cukup besar.
“Saya berpikir sebenarnya tidak perlu pinjam. Dengan target PAD sekitar Rp1,8 triliun dan belanja modal kurang lebih Rp1 triliun, angka itu sudah cukup besar. Kalau pun pinjaman disiapkan, mungkin sifatnya hanya sebagai dana siaga atau standby loan,” jelasnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya berorientasi pada besarnya anggaran, tetapi harus memastikan setiap program benar-benar dapat direalisasikan.
Menurutnya, pengalaman pelaksanaan program pembangunan tahun 2026 perlu menjadi bahan evaluasi sebelum pemerintah kembali menambah beban pembiayaan melalui pinjaman pada 2027.
Ia menyoroti sejumlah pekerjaan fisik, khususnya pembangunan jalan dan jembatan, yang realisasinya masih perlu dituntaskan dan dievaluasi.
“Program tahun 2026 harus dievaluasi, terutama pekerjaan fisik seperti jalan dan jembatan. Jangan sampai anggaran yang disiapkan besar, tetapi penyerapannya tidak maksimal dan pekerjaan tidak selesai tepat waktu, itu kan menambah utang lagi,” tegas ketua DPW PKS Provinsi Maluku Utara itu.
Suaib berharap, sebelum mengambil keputusan terkait pinjaman Rp500 miliar, Pemprov Malut terlebih dahulu melakukan perhitungan secara matang terhadap kemampuan keuangan daerah, kebutuhan pembangunan, serta capaian penyerapan anggaran.
Ia menekankan, efektivitas penggunaan anggaran harus menjadi prioritas agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan demikian, rencana pinjaman Rp500 miliar tersebut masih membutuhkan kajian mendalam, terutama menyangkut urgensi, kemampuan fiskal daerah, dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan pada tahun anggaran 2027.(red)






