Pemprov Jatim  ‘Berguru’ ke Maluku Utara, Pelajari Program Rumah Layak Huni

​PUBLIKA-Ternate, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya melakukan kunjungan kerja dan studi tiru (benchmarking) ke Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut). Acara pembukaan kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Pemda VVIP Bandara Udara Sultan Baabullah, Ternate, pada Selasa (8/9).

​Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Sekprov Malut, Samsuddin A. Kadir, yang didampingi oleh Kepala Dinas Perkim Malut, Musrifa Alhadar, beserta jajaran OPD terkait, seperti Bappeda, BPKAD, Dinas Sosial, Dinas PU, Dinas ESDM, serta Karo Adpim.

​Sementara itu, rombongan Pemprov Jatim dipimpin oleh Sekretaris Dinas Perkim dan Cipta Karya Provinsi Jatim, Firta Riyanti, yang hadir mewakili Kepala Dinas bersama tim teknis dari bidang rumah komersial, penanganan kawasan kumuh, rumah swadaya, hingga bagian keuangan.

​Sekdis Perkim Jatim, Firta Riyanti, mengungkapkan bahwa studi tiru ini dipicu oleh kebutuhan mendesak Pemprov Jatim dalam mengelola dan merealisasikan anggaran penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) secara mandiri.

​Selama ini, Jatim mengandalkan skema hibah melalui kerja sama dengan TNI (Kodam dan Lantamal)—yang tercatat telah membangun lebih dari 254 ribu unit sejak 2009. Namun, skema hibah tersebut kini tidak dapat diklaim sebagai capaian langsung anggaran daerah, sehingga Pemprov Jatim diwajibkan mengeksekusi pembangunan RTLH menggunakan anggaran APBD sendiri.

​”Kami datang dalam rangka bergegas dan belajar. Di Perubahan APBD (P-APBD) tahun ini kami mendadak mendapat alokasi 500 unit Rutilahu dengan waktu tersisa sekitar satu bulan, dan tahun depan dianggarkan 3 ribu unit di saat RKPD sudah ditutup. Kami ingin menggali mekanisme, regulasi, pengelolaan data, hingga pengawasan yang diterapkan Maluku Utara sehingga bisa bergerak begitu cepat,” kata Firta.

​Maluku Utara menurutnya,  dinilai berhasil melakukan percepatan pembangunan rumah layak huni, dengan capaian 700 unit pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 1.200 unit pada tahun berjalan. Di sisi lain, Pemprov Jatim juga membuka ruang diskusi dua arah untuk berbagi pengalaman terkait keberhasilan mereka dalam penanganan kawasan permukiman kumuh selama dua tahun terakhir.

Sementara itu, Sekprov ​dalam sambutan pembukaannya, menyambut baik kedatangan tim Pemprov Jatim. Ia menekankan pentingnya sinergi antara daerah dan pemerintah pusat, khususnya dalam mendukung target Program Strategis Nasional (PSN) perumahan.

Sekprov menjelaskan bahwa kunci pelaksanaan di daerah adalah keberanian berkolaborasi dan berpartisipasi membagi beban anggaran dengan pusat. Selain itu, ia mengulas tantangan teknis pendataan penerima manfaat yang kini berbasis Data Terpadu Sosio-Ekonomi Nasional (DTSN) atau sistem desil.

​”Penggunaan desil (hingga desil 4) untuk sasaran program rumah maupun beasiswa memicu dinamika di masyarakat. Banyak warga yang melakukan penyesuaian data mandiri per tiga bulan karena merasa berhak. Penyesuaian ini bahkan mencatat penambahan sekitar 3 ribu kategori warga miskin baru di Malut. Namun bagi kami, fokus utamanya bukan sekadar angka desil, melainkan memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan mendapatkan bantuan rumah layak dan dorongan ekonomi,” tegasnya.

​Selain membahas persoalan teknis RTLH, Sekprov juga memanfaatkan momen tersebut untuk memperkenalkan latar belakang sejarah, budaya, dan keunikan tata wilayah Maluku Utara kepada rombongan Jawa Timur.

​Ia memaparkan sejarah Moloku Kie Raha—empat Kesultanan besar (Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo)—yang secara historis memiliki struktur pemerintahan berbasis pembagian wilayah dan kelembagaan yang bahkan menginspirasi konsep tata negara modern dan sistem united kingdom.

Dirinya juga menjelaskan keunikan pembentukan nama Kecamatan di Malut yang menggunakan arah mata angin untuk menjaga kelestarian identitas suku dan bahasa daerah yang sangat beragam, serta kehangatan masyarakat Ternate yang sangat terbuka terhadap pendatang dari berbagai daerah di Indonesia.(red)