Kemendagri Audit Tata Kelola Pemprov Maluku Utara

PUBLIKA-Sofifi, Pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali menjadi perhatian pemerintah pusat dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, memimpin langsung rapat koordinasi bersama Tim Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Irjen Kemendagri RI), Selasa (19/05/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat eks-Crisan itu dihadiri para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Malut. Agenda utama rapat difokuskan pada evaluasi tata kelola pemerintahan, kepatuhan terhadap regulasi, hingga upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam arahannya, Wagub Sarbin menegaskan bahwa kehadiran Tim Irjen Kemendagri bukan sekadar agenda rutin, tetapi momentum penting untuk memperbaiki kualitas birokrasi dan pelayanan publik di Maluku Utara.

“Tim Irjen Kemendagri melakukan evaluasi mendalam terkait tata kelola pemerintahan, tingkat ketaatan terhadap regulasi yang berlaku, serta strategi dalam mendorong peningkatan PAD,” ujar Sarbin.

Ia berharap seluruh OPD menjadikan hasil evaluasi dan temuan inspektorat sebagai bahan introspeksi sekaligus pijakan untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.

“Mudah-mudahan hasil rekomendasi dan temuan inspektorat ini menjadi perhatian penting bagi kita semua untuk segera melakukan perbaikan pada lingkungan tata kelola di masing-masing OPD,” katanya.

Tak hanya itu, Wagub juga memberi penegasan keras kepada seluruh pimpinan OPD agar bersikap cepat dan terbuka selama proses evaluasi berlangsung. Menurutnya, akurasi data menjadi hal krusial karena menjadi dasar utama dalam pengambilan kebijakan pemerintah.

“Saya minta seluruh OPD memberikan informasi yang diminta dengan cepat. Perhatikan akurasi data agar tidak multitafsir. Data adalah sumber informasi sekaligus rujukan utama dalam pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, pastikan data yang disampaikan benar-benar valid dan dijamin akurasinya,” tegasnya.

Rapat koordinasi tersebut sekaligus menjadi bentuk penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, profesional, serta berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik di Maluku Utara.(red)