KNPI Minta BPJN Malut Intervensi Perbaikan Jalan Rusak di Kabupaten/Kota

PUBLIKA-Ternate,  Kondisi jalan rusak di sejumlah wilayah Maluku Utara kembali menjadi sorotan. Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Maluku Utara mendesak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara agar mempercepat pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan demi menunjang konektivitas antarwilayah.

Desakan tersebut mengemuka dalam pertemuan antara pengurus KNPI dan pihak BPJN yang berlangsung pada Senin (4/5/2026). Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam mendorong sinergi antara pemerintah dan elemen pemuda untuk menjawab persoalan infrastruktur yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPJN Maluku Utara, Abdul Hamid Payapo, menegaskan pihaknya terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan. Menurutnya, pembangunan jalan tidak hanya berorientasi pada fisik semata, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

“Kami membuka ruang seluas-luasnya untuk kolaborasi. Infrastruktur jalan bukan sekadar aspal dan beton, tetapi menyangkut masa depan daerah,” ujar Abdul Hamid, yang akrab disapa Haji Mito.

Sementara itu, Ketua KNPI Maluku Utara, Imanullah Muhammad, menegaskan komitmen organisasinya untuk menjadi mitra kritis sekaligus strategis dalam mengawal pembangunan. Ia menyebut, KNPI siap menyuarakan aspirasi masyarakat hingga ke pelosok desa.

“KNPI siap berada di garis depan. Kami ingin memastikan pembangunan jalan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memperkuat konektivitas daerah,” tegasnya.

Dalam diskusi tersebut, KNPI memaparkan sejumlah titik jalan yang dinilai membutuhkan penanganan segera. Di antaranya ruas Payahe–Saketa, jalan lingkar Pulau Obi, konektivitas Halmahera Tengah–Halmahera Timur, hingga beberapa titik di Halmahera Selatan.

Ketua Bidang KNPI, Alan Ilyas, menekankan bahwa konektivitas merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menilai, tanpa infrastruktur jalan yang memadai, potensi daerah sulit berkembang secara optimal.

“Kalau konektivitas lemah, distribusi terhambat. Ini berdampak langsung pada ekonomi masyarakat. Karena itu, percepatan pembangunan jalan harus menjadi prioritas,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Sekretaris KNPI, Samir Jahum, yang berharap pemerintah memberi perhatian khusus terhadap kondisi jalan di Pulau Makian. Ia menilai akses transportasi di wilayah tersebut masih terbatas dan membutuhkan intervensi serius.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Abdul Hamid memastikan BPJN akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta menjadikan aspirasi pemuda sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan ke depan.

Sinergi antara BPJN dan KNPI ini diharapkan mampu menjadi langkah nyata dalam mempercepat pemerataan infrastruktur, sekaligus membuka akses ekonomi baru di berbagai wilayah Maluku Utara yang selama ini masih terisolasi.(red)