Tuntaskan Jalan Rusak, Gubernur Sherly Siapkan Skema ini

PUBLIKA-Ternate, Gubernur Sherly Tjoanda menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Maluku Utara melalui skema pembiayaan senilai Rp4,5 triliun guna menuntaskan kerusakan jalan di berbagai wilayah.

Komitmen tersebut disampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Provinsi Maluku Utara yang berlangsung di Gamalama Ballroom, Bela Hotel, Ternate, Kamis (7/5).

Dalam sambutannya, Sherly menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang mencapai 34 persen secara year on year (YoY) pada 2025 dan masih bertahan di angka 19,3 persen pada Kuartal I 2026 merupakan capaian besar yang harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama petani dan nelayan.

Namun di balik pertumbuhan ekonomi tersebut, Sherly mengaku prihatin dengan kondisi infrastruktur dasar yang masih menjadi keluhan masyarakat. Dari total sekitar 6.300 kilometer ruas jalan provinsi dan kabupaten/kota di Maluku Utara, sebanyak 1.900 kilometer atau sekitar 30 persen mengalami rusak berat.

“Tanpa konektivitas, tidak ada pemerataan ekonomi. Delapan puluh persen penduduk kita adalah petani dan nelayan. Satu-satunya cara agar mereka keluar dari kemiskinan struktural adalah memastikan hasil panen dan tangkapan mereka bisa sampai ke pasar dengan cepat melalui jalan dan jembatan yang terkoneksi,” tegas Sherly di hadapan peserta Musrenbang.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyiapkan sejumlah langkah strategis dan inovatif. Salah satunya dengan mendorong kebijakan pembiayaan “out of the box” melalui optimalisasi APBD, di mana minimal 10 persen anggaran daerah diarahkan khusus untuk pembangunan infrastruktur.

Selain itu, Pemprov juga akan menerapkan skema Lapisan Penetrasi (Lapen) guna mempercepat fungsionalitas jalan di wilayah-wilayah prioritas.

Tak hanya itu, Maluku Utara juga menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan kontrak payung jasa konstruksi dengan pendampingan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Skema tersebut diklaim mampu mengefisiensi anggaran hingga 30 persen.

Sherly berharap langkah-langkah inovatif tersebut dapat mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus membuka akses ekonomi masyarakat hingga ke pelosok desa.

“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya menjadi angka statistik. Rakyat harus benar-benar merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya.(red)