Titik Api Karhutla di Malut Meluas, Pemprov Minta BNPB Modifikasi Cuaca Langit Halmahera

PUBLIKA-Sofifi,  Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Maluku Utara semakin mengkhawatirkan. Dalam sepekan, jumlah titik api melonjak lebih dari dua kali lipat, dari 16 menjadi 33 kejadian.

Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengambil langkah cepat. Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Maluku Utara, Rabu (26/8/2026).

Rakor tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Maluku Utara, H. Samsuddin Abdul Kadir, bersama unsur Basarnas, TNI, Polri, BMKG, BPBD, Damkar Satpol PP, PUPR, Perkim, Kominfo, serta jajaran pemerintah kabupaten/kota.

Lonjakan titik api menjadi perhatian serius karena kebakaran tidak lagi hanya terjadi di sekitar permukiman, tetapi mulai merambah kawasan pegunungan dan hutan yang sulit dijangkau petugas.

Laporan dari sejumlah daerah menyebutkan, titik api di kawasan permukiman sebagian besar telah berhasil dipadamkan melalui kerja bersama relawan, TNI, Polri, dan masyarakat.

Namun, kondisi berbeda terjadi di kawasan pegunungan.

Perwakilan Pemkab Halmahera Utara melaporkan masih terdapat titik api yang membutuhkan penanganan lebih serius karena keterbatasan akses menuju lokasi.

“Untuk di kampung, kami masih bisa menangani dengan dua unit damkar dan mobil pikap berisi galon air. Namun, untuk di gunung, kami mohon dukungan helikopter agar api tidak cepat meluas. Kemarin 16 titik, sekarang sudah 33 titik,” ujarnya.

Di Halmahera Timur, kebakaran di kawasan pegunungan Desa Maba juga dilaporkan belum sepenuhnya dapat dipadamkan.

Sementara di Pulau Morotai, terdapat dua titik api baru. Meski demikian, tim gabungan berhasil memadamkan kebakaran yang telah melanda sekitar 16 hektare lahan dengan dukungan Polres dan TNI AU.

Kemarau Ekstrem Jadi Ancaman

Kondisi cuaca turut memperbesar ancaman karhutla di Maluku Utara. BMKG Maluku Utara menyampaikan bahwa Agustus hingga September 2026 diperkirakan menjadi periode puncak musim kemarau ekstrem yang dipengaruhi fenomena El Nino kuat.

Curah hujan diprediksi baru kembali menuju kondisi normal pada November mendatang. Kondisi vegetasi yang sangat kering membuat api lebih mudah menyala dan cepat merambat.

Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan dan kesiapsiagaan.

Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara menyatakan siap mendukung penanganan dengan mengerahkan 10 unit alkon, delapan ekskavator, dan delapan mobil tangki berkapasitas 4.000 liter.

BWS juga membuka posko pengaduan dan koordinasi melalui nomor 0823-4311-2991.

Pemprov Bentuk Satgas, Siapkan Water Bombing

Menghadapi situasi tersebut, Wagub Sarbin Sehe bersama Sekda mengambil sejumlah langkah strategis.

Pemprov Maluku Utara akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Karhutla tingkat provinsi yang akan diketuai oleh Sekda Maluku Utara.

Seluruh pemerintah kabupaten dan kota juga diminta segera menyerahkan data kejadian karhutla, kebutuhan armada, serta lokasi sumur bor untuk selanjutnya diajukan kepada BNPB.

Tak hanya itu, Pemprov juga akan mengusulkan dukungan BNPB berupa operasi modifikasi cuaca dan water bombing apabila sebaran api semakin meluas dan tidak dapat ditangani dengan kemampuan daerah.

Di tengah ancaman kemarau panjang, Pemprov juga mengajak masyarakat melaksanakan salat Istisqa secara serentak di masjid dan rumah ibadah mulai Jumat, 29 Agustus 2026.

Wagub menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan gerakan bersama dan tidak boleh dilakukan secara parsial.

“Prioritas kita adalah keselamatan masyarakat. Regulasi kita hormati, tetapi keselamatan jiwa lebih utama. Semua unsur harus bergerak cepat dan solid,” tegas Sarbin.

Dengan meningkatnya titik api dari 16 menjadi 33 kejadian, pemerintah kini berpacu dengan waktu. Sebab, di tengah kemarau ekstrem, api yang terlihat kecil hari ini berpotensi menjadi kebakaran yang jauh lebih besar jika terlambat ditangani.

Pemprov Maluku Utara pun meminta seluruh unsur, mulai dari pemerintah daerah, aparat keamanan, relawan hingga masyarakat, memperkuat kewaspadaan dan bergerak bersama mencegah karhutla semakin meluas.(red)