Selangkah Lagi Kodam Kie Raha Berdiri, Gubernur Sherly Pastikan Lahan Siap

PUBLIKA-Sofifi, Pembangunan Komando Daerah Militer (Kodam) Kie Raha di Maluku Utara memasuki tahapan penting. Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama jajaran TNI turun langsung memastikan kesiapan lahan yang akan menjadi lokasi pembangunan markas Kodam.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, bersama Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Letnan Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon, meninjau langsung lokasi eks Hak Guna Bangunan (HGB) PT Darko, Minggu (16/8/2026).

Peninjauan tersebut menjadi bagian dari proses finalisasi persiapan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kodam Kie Raha. Gubernur ingin memastikan berbagai persiapan di lapangan berjalan sesuai rencana sebelum pembangunan fisik dimulai.

“Hari ini bersama Kasum TNI, Kajati, dan Kakanwil ATR/BPN, kami turun langsung untuk meninjau finalisasi persiapan pembangunan Kodam yang saat ini sedang dilaksanakan,” ujar Sherly.

Bagi Pemprov Maluku Utara, pembangunan Kodam Kie Raha bukan sekadar menghadirkan infrastruktur pertahanan baru. Kehadiran Kodam diharapkan semakin memperkuat koordinasi dan stabilitas keamanan di wilayah Maluku Utara sekaligus menjadi bagian dari penguatan pembangunan daerah.

Keseriusan Pemprov Maluku Utara itu mendapat apresiasi dari Kasum TNI Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon.

Ia menegaskan dukungan TNI terhadap rencana pembangunan Kodam baru di Maluku Utara. Menurutnya, koordinasi antara pemerintah daerah dan jajaran TNI akan terus diperkuat agar proses pembangunan dapat berjalan dengan baik.

“Kami mendukung penuh pembangunan Kodam baru di Malut serta mengapresiasi Gubernur Sherly dan jajaran atas keseriusannya. Kami berkomitmen untuk terus menjalin koordinasi erat dengan jajaran Pemprov,” kata Richard.

Lokasi yang disiapkan untuk pembangunan markas Kodam Kie Raha berada di atas lahan eks PT Darko dengan luas sekitar 200.390 meter persegi.

Sebelumnya, Pemprov Maluku Utara telah mengajukan permohonan kepada Kementerian ATR/BPN agar lahan tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Markas Kodam Kie Raha.

Dari aspek hukum dan pertanahan, Kepala Biro Hukum Setda Pemprov Maluku Utara, Burnawan, menjelaskan bahwa status HGB yang sebelumnya melekat atas nama PT Darko telah berakhir.

Dengan berakhirnya HGB tersebut, kata dia, status tanah kini kembali menjadi tanah negara.

“PT Darko dahulu membeli lahan tersebut dari masyarakat. Setelah perusahaan dinyatakan pailit dan masa HGB habis, tanah beserta seluruh aset di atasnya menjadi milik negara. Jadi, status tanah tersebut saat ini adalah tanah negara,” jelas Burnawan.

Kepastian status lahan menjadi salah satu bagian penting dalam proses persiapan pembangunan. Pemprov Maluku Utara pun terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, jajaran TNI, serta instansi terkait agar seluruh tahapan dapat diselesaikan.

Gubernur Sapa Warga

Ada momen humanis di sela peninjauan tersebut. Sebelum meninggalkan lokasi, Gubernur Sherly menyempatkan diri menyapa dan menyalami warga yang telah berkumpul di sekitar lokasi.

Interaksi singkat itu menjadi bagian dari kunjungan yang tidak hanya berfokus pada kesiapan pembangunan, tetapi juga menunjukkan keterlibatan masyarakat di sekitar kawasan yang dipersiapkan untuk proyek tersebut.

Pemprov Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan TNI dan pemerintah pusat dalam mengawal pembangunan Kodam Kie Raha.

Dengan finalisasi kesiapan lahan yang terus dilakukan, pembangunan Kodam Kie Raha kini memasuki salah satu tahapan penting menuju realisasi.(red)