Tren Kemiskinan Maluku Utara Turun, Pemprov Pastikan Warga Tak Berjuang Sendiri

PUBLIKA-Sofifi, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengklaim angka kemiskinan di daerah itu terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Maret 2026, angka kemiskinan Maluku Utara tercatat 5,59 persen, turun 0,22 poin dibandingkan September 2025 yang berada di angka 5,81 persen.

Penurunan tersebut menjadi salah satu indikator yang dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota Maluku Utara, Selasa (11/8/2026).

Wakil Gubernur Maluku Utara sekaligus Ketua TKPK Provinsi Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, menegaskan bahwa persoalan kemiskinan tidak boleh hanya dilihat dari angka statistik.“Kemiskinan bukan sekadar persoalan angka statistik, melainkan menyangkut martabat dan kesejahteraan hidup masyarakat kita,” kata Sarbin saat membuka Rakor TKPK.

Menurutnya, penurunan angka kemiskinan merupakan hasil kerja bersama yang dilakukan secara konsisten di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe, dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota serta berbagai mitra pembangunan.

Sejumlah program pemerintah daerah menjadi bagian dari strategi tersebut, mulai dari sektor pendidikan, perumahan, kesehatan hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di bidang pendidikan, Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) meningkat dari Rp30 miliar pada 2025 menjadi Rp50 miliar pada 2026. Pemprov juga meningkatkan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari 700 penerima pada 2025 menjadi 1.200 penerima pada 2026.

Sementara itu, program Beasiswa Malut Bangkit menyasar 624 mahasiswa di 22 perguruan tinggi dengan anggaran Rp1,18 miliar. Pada sektor kesehatan, pemerintah mengalokasikan Rp21,75 miliar untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menjangkau sekitar 411 ribu penerima manfaat.

Intervensi ekonomi masyarakat juga dilakukan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menyasar 232 pelaku usaha di sembilan kabupaten/kota. Selain itu, pemerintah memberikan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), seperti sprayer, hand tractor, hingga pupuk bagi masyarakat.

Kemiskinan Jadi Fokus Bersama
Kepala Bappeda Maluku Utara, Sarmin S. Adam, mengatakan Rakor TKPK merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Rakor tersebut, kata dia, menjadi ruang untuk menyatukan data dan program agar intervensi pemerintah daerah lebih tepat sasaran.“Rakor pengentasan kemiskinan ini nantinya akan menjadi data dasar bagi masing-masing perangkat daerah dalam mengajukan usulan kegiatan dalam rangka pengentasan kemiskinan pada tahun mendatang,” jelas Sarmin.

BACA JUGA:Misi Besar Gubernur Sherly: Mengakhiri Derita Jalan Oba–Halmahera Selatan

Dalam rakor tersebut juga dipaparkan proyeksi angka kemiskinan kabupaten/kota di Maluku Utara pada 2026.
Proyeksi tersebut meliputi Halmahera Barat 4,03–5,40 persen, Halmahera Tengah 3,69–9,62 persen, Kepulauan Sula 5,62–7,82 persen, Halmahera Selatan 3,59–5,63 persen, Halmahera Utara 3,27–4,07 persen, Halmahera Timur 9,15–11,82 persen, Pulau Morotai 3,89–5,04 persen, Pulau Taliabu 5,90–6,43 persen, Kota Ternate 2,34–2,98 persen, serta Kota Tidore Kepulauan 4,52–5,88 persen.

Wagub Sarbin menambahkan dengan menekankan, keberhasilan pengentasan kemiskinan tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah provinsi. Diperlukan kerja bersama antara pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha dan masyarakat.
“Keberhasilan penanggulangan kemiskinan bukanlah tugas satu pihak semata, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat,” tegasnya.

Pemprov Maluku Utara juga terus mendorong kebijakan yang lebih inklusif dengan memperkuat basis data sosial ekonomi. Salah satunya melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan dalam menentukan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran intervensi.

“Dengan penguatan data tersebut, pemerintah berharap berbagai program pengentasan kemiskinan tidak hanya meningkatkan angka capaian, tetapi benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,”harap Wagub.(red)