Dari Konflik Menuju Damai, Kemendagri Apresiasi Pemprov Malut Pulihkan Sibenpopo-Banemo

PUBLIKA-Sofifi, Upaya Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dalam meredam dan memulihkan konflik sosial Sibenpopo-Banemo mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Apresiasi tersebut disampaikan Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bisri, M.Si., saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Sosial di Halmahera Tengah yang digelar di Ruang Bidadari, Sofifi, Rabu (19/8/2026).

Bisri menyampaikan bahwa keseriusan pemerintah daerah dalam mendorong reintegrasi sosial menjadi langkah penting untuk memulihkan hubungan masyarakat pascakonflik.

“Bapak Mendagri mengapresiasi keseriusan Pemprov dalam reintegrasi sosial konflik Sibenpopo-Banemo,” ujar Bisri.

Menurutnya, penanganan konflik tidak cukup hanya dengan menghentikan bentrokan, tetapi harus dilanjutkan dengan membangun kembali komunikasi, rasa saling percaya, serta kehidupan sosial masyarakat agar benar-benar pulih.

Ia juga menyampaikan adanya instruksi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) agar persoalan tersebut terus ditindaklanjuti secara serius.

“Bapak Menko PMK menginstruksikan bahwa perlu ada tindak lanjut dari konflik sosial ini, sehingga ibaratnya tidak ada lagi api dalam sekam,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir, menegaskan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang tepat dalam menjaga situasi sosial di wilayah tersebut.

Ia berharap seluruh unsur pemerintah, aparat terkait, tokoh masyarakat, serta masyarakat Sibenpopo dan Banemo dapat terus membangun komunikasi secara terbuka dan mengedepankan kepentingan bersama.

“Melalui kegiatan ini pula, saya mengharapkan agar jajaran pemerintah daerah dan instansi terkait dapat menjaga kondisi sosial kemasyarakatan serta dinamika lingkungan strategis secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan,” ujar Samsuddin.

Rapat tersebut turut dihadiri pimpinan OPD terkait di lingkungan Pemprov Malut, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Halmahera Tengah, pimpinan OPD terkait Pemkab Halteng, serta tokoh masyarakat dari Sibenpopo dan Banemo.

Sebagai diketahui, konflik antara dua kelompok warga dari dua desa di Kabupaten Halmahera Tengah terjadi pada 3 April lalu. Peristiwa tersebut dipicu penemuan jenazah seorang warga bernama Ali Daud (63) di kawasan perkebunan.

Kini, pemerintah mendorong agar proses pemulihan tidak berhenti pada penyelesaian konflik, tetapi berlanjut pada penguatan kembali hubungan sosial masyarakat.

Pemprov Malut memastikan komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pihak akan terus diperkuat. Harapannya, masyarakat Sibenpopo dan Banemo dapat kembali hidup berdampingan dalam suasana aman, damai, dan saling menghormati.

Dengan kondisi sosial yang semakin kondusif, aktivitas masyarakat dan pembangunan di berbagai sektor—mulai dari sosial budaya, agama, ekonomi, politik hingga keamanan—diharapkan dapat kembali berjalan dengan baik.(red)